Keenam, Ruki menambahkan, seharusnya revisi UU KPK tersebut bukan mengamputasi kewenangan KPK, tetapi memperkuat KPK. Lembaga antirasuah ini perlu diberi kewenangan untuk merekrut pegawai secara mandiri, termasuk mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum berdasarkan kompetensi.
Kemudian, terkait poin revisi UU KPK dalam Pasal 4 yang menyebutkan KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pencegahan korupsi, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi menyatakan, tugas dan fungsi KPK di bidang pencegahan dan penindakan tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan simultan.
"Pencegahan tanpa penindakan tidak akan efektif. Begitu juga sebaliknya. Pencegahan dan penindakan adalah kesatuan yang dilakukan simultan. Jadi, keduanya sama penting. Tidak bisa KPK bekerja di pencegahan saja. Pencegahan, penindakan harus berjalan simultan dengan kecepatan yang sama," terangnya.
Bernafsu reduksi kewenangan KPK
Johan menduga usulan revisi UU KPK ini bukan keinginan DPR secara kelembagaan, melainkan hanya keinginan sebagian anggota DPR. "Sebagian anggota DPR yang bernapsu sekali untuk merevisi yang jika dilihat dari draf justru mereduksi kewenangan KPK. Entah alasannya apa, saya tidak tahu," tuturnya
Hal ini, menurut Johan, terlihat dari adanya beberapa fraksi di DPR yang menolak usulan revisi UU KPK. Ia meyakini, tujuan sebagian anggota DPR yang ingin mereduksi kewenangan KPK tersebut adalah untuk melemahkan KPK. Sebut saja, ketika muncul pembatasan masa kerja KPK selama 12 tahun di dalam draf revisi UU KPK.
Pembatasan masa kerja KPK yang hanya 12 tahun itu dinilai Johan bertentangan dengan TAP MPR No.8 Tahun 2001. Padahal, di dalam TAP MPR No.8 Tahun 2001 jelas disebutkan KPK diberi ruang untuk melaksanakan agenda pemberantasan korupsi dan tidak ada batasan waktu bagi KPK untuk bekerja karena korupsi sangat banyak.
Oleh karena itu, tambah Ruki, KPK akan melanjutkan pembahasan bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait pokok-pokok apa saja yang harus diperbaiki dari UU KPK untuk memperkuat KPK. Apabila pemerintah dan DPR menghendaki KPK ikut dalam pembahasan, tentu KPK akan ikut memberikan masukan.
Ruki meyakini Presiden Joko Widodo juga tidak sepakat dengan revisi UU KPK yang melemahkan KPK. Sebab, beberapa bulan lalu, ketika ramai Menteri Hukum dan HAM mengajukan usul revisi UU KPK, pimpinan KPK pernah langsung menanyakan ke Presiden, apakah Presiden benar-benar ingin merevisi UU KPK?
"Presiden mengatakan belum setuju tentang adanya rencana perubahan UU KPK, apalagi yang sifatnya pelemahan. Sampai hari ini kami belum mendapat informasi perubahan sikap Presiden. Seskab di running text juga mengatakan Presiden menolak. Kami sudah satu kali bicara dengan BPHN, tapi itu belum sampai penyusunan draf pasal demi pasal," tandasnya.
















