Dari data yang dikeluarkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Maulana mencatat realisasi belanja pemerintah pusat per 30 November 2012 baru mencapai Rp778,9 triliun atau 72,8 persen dari APBNP sebesar Rp1.069,5 triliun. Masih terdapat sisa anggaran Rp290 triliun yang belum direalisasikan.
Apabila dibagi dengan sisa hari kerja efektif sejak tanggal 1 hingga 15 Desember 2012, pemerintah membelanjakan anggaran sebesar Rp29 triliun setiap harinya. Maulana tidak bisa membayangkan, bagaimana menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sehari agar pemerintah dapat mencapai target realisasi anggaran.
“Tidak heran jika di bulan Desember banyak sekali iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat. Kualitas belanja jadi sulit terkontrol. Padahal, pemerintah harus bertanggung jawab kepada publik karena anggaran yang digunakan bersumber dari pajak rakyat, pajak penghasilan, serta pajak-pajak lainnya” ujarnya.
Maulana menduga penyebab rendahnya kinerja penyerapan anggaran, karena perencanaan anggaran yang buruk di setiap Kementerian/Lembaga. Jika melihat tren alokasi anggaran yang selalu bertambah setiap tahun, berbanding terbalik dengan kinerja penyerapan anggaran. Ironisnya, kondisi itu terus berulang dari tahun ke tahun.
Penyebab lainnya adalah karena DPR dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan masih memberlakukan mekanisme blokir. Maulana menyatakan, pemblokiran anggaran mengakibatkan Kementerian/Lembaga tidak bisa merealisasikan program sampai mendapat persetujuan DPR, Banggar, dan Dirjen Anggaran.
“Kalau Kementerian selama ini berkelit penyerapan anggaran rendah karena mekanisme pengadaan barang dan jasa yang lama, saya kira sudah tidak logis. Perpres No.54 Tahun 2010 telah membuat mekanisme pengadaan barang dan jasa menjadi lebih fleksibel, diatas Rp200 juta bisa dilakukan penunjukan langsung,” terangnya.
Sementara, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Kementerian Negara Perumahan Rakyat Agus Sumargiarto belum mau berkomentar mengenai predikat Kementerian termalas dalam penyerapan anggaran 2012. “Nanti saja hari kerja. Saya perlu bicara dengan pimpinan dulu,” tuturnya kepada hukumonline.
















