Memangkas Remunerasi
Atas buruknya kinerja penyerapan anggaran, Maulana menilai political will Presiden untuk memperbaiki tata kelola anggaran gagal dijalankan birokrat di Kementerian. Seknas FITRA merekomendasikan agar pemerintah memangkas remunerasi dan tunjangan jabatan para birokrat Kuasa Pengguna Anggaran di seluruh Kementerian.
Maulana berpendapat, percuma saja para birokrat tersebut diberikan remunerasi dan tunjangan jabatan jika tidak bisa melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Anggaran yang tidak terserap secara maksimal akan merugikan rakyat, khususnya pada realisasi program-program yang memberi manfaat langsung bagi rakyat.
Untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran di tahun 2013, FITRA juga menuntut setiap Kementerian mentransparansikan realisasi anggaran di setiap kwartal kepada masyarakat. Selama ini, mayoritas Kementerian enggan mempublikasi realisasi anggarannya, sehingga masyarakat tidak bisa memonitoring dan mengontrol.
Selain itu, DPR dan Dirjen Anggaran diminta untuk menghapus mekanisme pemblokiran anggaran. “Itu harus dilakukan karena jelas menyalahi UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ada satu pasal di sana yang menyatakan tidak diperkenankan pembahasan anggaran setelah ditetapkan pemerintah dan DPR,” jelas Maulana.
















