Kemudian, penulisan kata yang salah seperti, ‘kerjasama’ yang seharusnya ditulis ‘kerja sama’. Kemudian, salah menuliskan ‘antar daerah’ yang semestinya ditulis ‘antardaerah’. Lalu, penulisan ‘sumberdaya’ karena yang benar adalah ‘sumber daya’.
Dicontohkan Ebah mengenai pemilihan kata yang kerap tidak tepat dalam peraturan perundang-undangan. Seperti kalimat ‘Setiap orang yang membangun tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa …’
Kata dikenakan seharusnya ditulis dikenai. Sedangkan penulisan ‘dikenakan’ yang tepat seperti, ‘Sanksi administratif berupa … dikenakan kepada setiap orang yang membangun tanpa izin’.
Uniknya, lanjut Ebah, ditemukan dalam banyak peraturan, penulisan kata dengan asal kata ‘ubah’ sulit diganti. Seperti, penulisan ‘merubah’, yang seharusnya ditulis ‘mengubah’. Atau, kerap ditemukan penulisan kata ‘rubah’. Lalu, disoroti pula penulisan penyerapan kata atau frasa bahasa asing.
Menanggapi itu, pengajar ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sony Maulana Sikumbang memberikan komentar. Pada prinsipnya, bahasa peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa Indonesia. “Itu syarat dasar,” tuturnya ketika dihubungi, Kamis (8/12).
Bahasa perundang-undangan dia sampaikan menuntut kehati-hatian dan ketelitian melebihi penulisan untuk kepentingan lain. Namun, Sony menyatakan ada beberapa pasal yang rumusan-rumusan memang sulit untuk mengikuti kaedah bahasa Indonesia. Pasalnya, sudah menjadi kebiasaan dan jadi rumusan baku.
Dia teruskan, dalam batang tubuh satu peraturan perundang-undangan, memuat ketentuan umum, ketentuan materi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Namun, ketentuan substanstif dalam satu peraturan perundang-undangan adalah pada ketentuan materi.
Oleh sebab itu, prasyarat kaedah bahasa yang baik dan benar berada di bagian ketentuan materi. Karena dalam ketentuan materi, menguraikan perintah-perintah, larangan yang ditujukan pada orang.