Meski demikian, Rikrik menyadari ketika bidding dilakukan, perjanjian eksklusif tidak berlaku lagi karena tidak diperpanjang. Secara etika, tidak ada alasan untuk menghentikan perjanjian karena kita sudah memenuhi semua persyaratan, ujarnya.
Melanggar Perjanjian Kerahasiaan
Langkah hukum lain yang bisa ditempuh Energi Utama adalah pengajuan gugatan terhadap Mitsubishi karena melanggar perjanjian kerahasiaan (confidentiality and non disclosure agreement) melalui arbitrase di Singapura. Pasalnya, Mitsubishi diduga menggunakan informasi milik Energi Utama untuk mengikuti tender. Informasi itu sebagai referensi untuk menetapkan biaya produksi dan biaya-biaya komponen harga barang dan jasa dalam tender proyek tersebut.
Perjanjian kerahasiaan itu lahir sebagai konsekuensi dari perjanjian eksklusif. Dalam perjanjian eksklusif disyaratkan untuk melakukan usaha hilir di ladang gas Senoro, LNG harus mendirikan perusahaan penanaman modal asing (PMA). Selain itu, LNG Internasional harus menjamin bahwa 70 persen saham perusahaan PMA itu dimiliki perusahaan yang memiliki Standards and Poor's minimal BBB+.
Guna memenuhi persyaratan itu, LNG International mendirikan Energi Utama pada 2005 dan menaruh saham sebanyak 50 persen. Sisanya, 50 persen lagi dimiliki PT Maleo Energi Utama. Awal tahun 2006, untuk memenuhi syarat perjanjian eksklusif, Pertamina dan Medco mengusulkan Mitsubishi Corporation, Mitsui dan Anadarko Petroleum Corporation sebagai investor di Energi Utama.
Untuk itu, Energi Utama memberi kesempatan pada tiga investor untuk melakukan due dilligence terhadap rencana proyek hilir LNG Donggi Semoro. Due dilligence itu diikat dengan perjanjian kerahasiaan (confidentiality and non disclosure agreement) pada 17 Februari 2006 dengan ketiga investor. Perjanjian kerahasiaan itu berlaku hingga 2011 untuk informasi rahasia dan tertutup. Sementara untuk informasi rahasia normal, perjanjian berlaku hingga 2007.
Meski demikian, lantaran nuansa persaingan lebih kental, Energi Utama mengutamakan penyelesaian melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk menempuh upaya hukum melalui arbitrase. Kita banyak mempertimbangkan potensial legal action yang bisa dilakukan, ujar Rikrik.
Di KPPU sendiri, pemeriksaan terhadap perkara ini masih tahap klarifikasi laporan. Menurut Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi, klarifikasi akan selesai pada 9 Juni mendatang. Setelah itu KPPU akan menentukan apakah perkara ini lanjut ke tahap pemberkasan atau malah dihentikan seperti laporan Energi Utama sebelumnya.
