Menurutnya, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan perdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan kuncinya.
“Karena kita ingin perdayaan masyarakat itu yang bermuara terutama di desa. Tanpa ada perdayaan masyarakat, tidak ada guna kita menyelenggarakan pemerintahan desa,” katanya.
Karena itu Fadel berharap, saat rakernas PABPDSI nanti ada pembahasan khusus mengenai perberdayaan masyarakat desa sehingga keberadaan pemerintahan desa lebih bermanfaat dan terasa keberadaannya bagi kepentingan rakyat.
Fadel lalu bercerita pengalamanannya saat menjadi Gubernur Gorontalo dalam memberdayakan masyarakat desa. Saat itu ia mengeluarkan kebijakan bernama Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
“Saya mengatur TKD ini untuk kepentingan camat dan desa, terutama di desa. Kepala desa-kepala desa saya panggil dan kumpulkan lalu dibuat kriteria. Saat itu Gorontalo sedang menggenjot produksi jagung. Saya ingin produktivitas jagung di desa naik dari 4 ton per hektar menjadi 6-7 ton per hektare. Terus anak-anak yang sekolah di desa bagaimana, orang miskin di desa bagaimana, pengaturan kesehatan masyarakat bagaimana yang akhirnya meningkatkan indeks pembangunan manusia,” katanya.
Setelah itu kepala desa diberikan tunjangan berdasarkan kriteria pencapaiannya untuk mendorong semangatnya. Akibatnya produksi jagung meningkat. Menurutnya, intinya adalah desa itu harus menjadi ujung tombak.
