Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Danrivanto Budhijanto, menyoroti fenomena baru dalam konstruksi hukum di Indonesia yang ia sebut sebagai “no viral, no justice”. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mendorong pergeseran cara kerja hukum, di mana tekanan sosial berbasis algoritma turut memengaruhi proses penegakan keadilan.
Dalam pemaparannya, Danrivanto menyebut terdapat tiga isu utama, yakni hukum sebagai produk tekanan sosial, algoritma sebagai akselerator keadilan, serta ketegangan antara keadilan prosedural dan keadilan substansial.
“Jadi, ada social stress, karena algoritma lah yang menjadi, akselerator keadilan,” ujarnya dalam Bincang Pagi Persaja: Menjaga Hukum dan Keadilan dalam Era AI di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (15/4).
Baca Juga:
- Pentingnya Meng-upgrade Skill Melalui Pemanfaatan AI
- Merambahnya AI ke Industri Jasa Hukum Jadi Isu Sorotan Advokat Asia Tenggara
Pakar Hukum Teknologi Informasi itu juga menyoroti fenomena menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum yang kemudian melahirkan praktik pengawalan kasus secara digital oleh masyarakat. “Jadi, apa disebut dengan public distrust? Fenomena hilangnya kepercayaan publik terhadap instrumen kolektif. Jadi, senjata mereka apa? Virality,” katanya.
Ia menjelaskan, fenomena viralitas muncul seiring meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum. Dalam kondisi tersebut, masyarakat menggunakan media digital untuk mengawal kasus secara kolektif. Bahkan, menurutnya, kini muncul praktik “trial by digital media” yang melampaui konsep lama seperti trial by press.
“Equality before the law kini berhadapan dengan virality. Ini yang menjadikan hukum sebagai produk tekanan sosial,” ungkap dia.
