Soroti Belanja Pegawai dan Kewenangan Konstitusional
Dalam sesi pemaparan materi, Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi Gunawan, S.E., M.Econ., Ph.D., menyoroti tantangan pengelolaan dana di daerah. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah membagi Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi block grant dan specific grant, serta menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) 2026-2027 sebesar 50 persen dari realisasi penerimaan negara.
Namun, Anang mencatat masih banyak daerah yang terjebak pada dominasi belanja pegawai sehingga menghimpit belanja modal. "Banyak daerah belum memenuhi batas maksimal belanja pegawai 30 persen dan minimal belanja infrastruktur 40 persen. Kami mendorong kebijakan DAU yang asimetris sesuai kebutuhan tiap daerah, serta pembenahan kapasitas pemerintah desa terkait penerapan Siskeudes online," jelasnya.
Senada dengan hal itu, akademisi Ali Imran Nasution, S.H., M.H., mengkritisi aturan belanja wajib (mandatory spending) yang diseragamkan secara nasional. Di tengah fluktuasi anggaran TKD, yang sempat turun dari Rp919,9 triliun (2025) menjadi Rp692,9 triliun (2026), sebelum direncanakan naik menjadi Rp735 triliun pada 2027, kebijakan yang kaku justru membatasi ruang gerak APBD dan berisiko memicu sanksi pemotongan dana bagi daerah.
Ali Imran juga membedah celah konstitusional pada Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Saat ini, DPD hanya berwenang memberi pertimbangan pada RUU APBN, padahal besaran TKD ditetapkan setiap tahun dalam UU APBN merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
"DPD RI perlu dilibatkan lebih jauh untuk ikut membahas kebijakan, besaran anggaran, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait komponen TKD, menyampaikan pendapat mini, serta terlibat dalam pembicaraan tingkat I," usulnya.
Dihadiri Pimpinan DPD dan Sivitas Akademika
Forum ini turut dihadiri tiga anggota DPD RI lainnya, yakni Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A. (Bangka Belitung), Jialyka Maharani, S.I.Kom., S.H. (Sumatera Selatan), dan Rafiq Al-Amri (Sulawesi Tengah).
Hadir pula enam pejabat tinggi Setjen DPD RI, yaitu Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, S.H., M.M.; Kepala Biro Persidangan II Dr. Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.; Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sanherif Sojuangon Hutagaol, S.Sos., M.Si.; Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Dr. Sri Sundari, S.H., M.M.; Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Zulfikar Saifuddin, S.STP., M.Si.; serta Kepala Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panmus/Pansus Dr. Sola Gratia Ndraha, S.T., M.Si.
Dari pihak tuan rumah, diskusi diikuti secara aktif oleh jajaran dekanat, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 FH UPNVJ. Seluruh hasil diskusi ini selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi bagi Panmus DPD RI, sekaligus menegaskan komitmen FH UPNVJ sebagai mitra strategis lembaga negara di bidang hukum tata negara dan keuangan daerah.
















