Penuntut umum KPK, Titik Utami mendakwa mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Fuad diduga melakukan pencucian uang ratusan miliar rupiah sejak menjabat Bupati Bangkalan tahun 2003 hingga Ketua DPRD Bangkalan tahun 2014.
Titik mengatakan, Fuad telah menempatkan, mengalihkan, menransferkan, membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan mata uang harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bersumber dari tindak pidana korupsi dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya.
"Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU No.15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana diubah dengan UU No.25 Tahun 2003," katanya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/5).
Fuad diangkat sebagai Bupati Bangkalan periode 2003-2008. Selanjutnya, Fuad kembali diangkat menjadi Bupati Bangkalan periode 2008-2013 dan terpilih menjadi Ketua DPRD Bangkalan tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut, Fuad dianggap telah menerima uang yang diketahui atau patut diduganya bersumber dari korupsi.
Titik menguraikan, pada Juni 2009-September 2010 dan 22 Oktober 2014-1 Desember 2014, Fuad menerima uang sejumlah Rp18,05 miliar dari PT Media Karya Sentosa (MKS). Uang itu sebagai imbalan atas tercapainya kerja sama PT MKS, serta dukungan PT MKS untuk penyaluran gas alam ke Gili Timur.
Selain itu, pada 2003-2010, Fuad juga menerima uang dari hasil pemotongan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sejumlah Rp194,25 juta, serta menerima uang dari penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sejumlah Rp20,174 miliar pada 2004-2010.
Kemudian, lanjut Titik, Fuad dalam kurun waktu Maret 2003-September 2010 menempatkan harta kekayaannya di penyedia jasa keuangan sejumlah Rp904,391 juta dan AS$184,155 ribu, membayarkan polis asuransi Rp6,979 miliar, membeli kendaraan bermotor Rp2,214 miliar, serta tanah dan bangunan Rp42,425 miliar.
