Komisi Yudisal, masih menurut Imam Anshori, juga sudah pernah menyampaikan soal kesejahteraan hakim ini langsung kepada Presiden SBY. “Dan beliau sudah meminta perhatian jajaran kementerian yang kompeten.”
Terpisah, Anggota Komisi III dari Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan MA dan DPR harus serius untuk memberikan gaji yang wajar kepada hakim-hakim terutama yang berada di daerah terpencil. "Memang pendapatan mereka sangat tak memadai," ujarnya.
Meski begitu, upaya untuk mensejahterakan hakim sudah dilakukan dengan memberikan remunerasi. "Tak semua instansi mendapatkan remunerasi, hakim adalah salah satu profesi yang mendapatkannya," ujar Martin.
Bila masih dianggap kurang, Martin menghargai protes para hakim itu untuk memperjuangkan nasibnya. Namun, ia berharap protes itu tidak dilakukan dengan cara mogok bersidang. "Jangan sampai mogok lah. Itu bukan langkah yang pas," jelasnya.
"Kalau terjadi pemogokan oleh hakim itu mengancam independensi peradilan dan yang akan dirugikan adalah ribuan pencari keadilan. Itu sangat merugikan citra hakim," pungkasnya.
Berdasarkan catatan hukumonline, gaji pokok hakim terakhir disesuaikan pada Februari 2008 silam lewat Peraturan Presiden No 15 Tahun 2008. Dalam peraturan itu, gaji hakim dengan golongan IIIA sampai golongan IVE berkisar antara Rp1,976.600 sampai Rp4.978.000
Sementara tunjangan hakim terakhir disesuaikan lewat Keputusan Presiden No 89 Tahun 2001. Besar tunjangan hakim dimulai dari Rp650 ribu hingga Rp2,6 juta.
