Bank Indonesia (BI) telah menganggarkan rencana pengeluarannya di tahun 2014. Dalam Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI), total pengeluaran mencapai Rp6,5 triliun. Dari angka tersebut, sebesar Rp2,3 triliun dipergunakan untuk membayar gaji pegawai BI.
Terkait hal ini, Ketua Komisi XI DPR Olly Dondokambey mengkritiknya. Ia menilai dari rencana pengeluaran gaji pegawai BI tahun 2014 sebesar Rp2,3 triliun tersebut, belum termasuk pembayaran gaji pegawai BI yang akan ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Olly berharap, persoalan ini segera diselesaikan BI. Penyelesaian persoalan bisa dilakukan dengan adanya koordinasi antara BI dan OJK. Atas dasar itu pula, Komisi XI belum menyetujui RATBI tahun 2014 lantaran belum ada kejelasan untuk pembayaran gaji pegawai BI yang akan bertugas di OJK.
“Komisi XI meminta kepada Gubernur BI untuk melakukan koordinasi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK dan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan selanjutnya dilaporkan kembali kepada Komisi XI untuk mendapatkan persetujuan ATBI tahun 2014,” ujar Olly di Jakarta, Senin (21/10).
Dia menilai ketidakjelasan anggaran pembayaran gaji pegawai BI yang akan bertugas di OJK ini merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsi OJK. Menurutnya, persoalan ini bisa menjadi bumerang sehingga dapat merugikan salah satu lembaga.
“Kalau pemerintah tidak serius dengan ini, sama dengan tidak bisa menjalankan fungsi OJK. Saya kira karyawan BI tidak mau pindah ke OJK kalau tak ada kejelasan pembayaran gajinya,” kata Olly.
Atas dasar itu pula, lanjut Olly, Komisi XI DPR memberikan kesempatan bagi BI untuk berkoordinasi dengan OJK dan pemerintah. Menurutnya, Komisi XI memberikan waktu paling lama dua hari bagi BI untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan OJK. Setelah itu, BI melaporkan kembali perkembangan persoalan ini ke Komisi XI.
Terkait hal ini, Gubernur BI Agus DW DW Martowardojo mengatakan, BI sanggup membayarkan gaji pegawainya yang berjumlah 1173 orang tersebut. Namun, pembayaran gaji pegawai BI yang akan bertugas ke OJK itu harus disertai dengan keputusan perundangan-undangan yang jelas.