Ketentuan tersebut berlaku sejak PP tersebut diundangkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2. “Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan PP ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” demikian bunyi bagian akhir PP tersebut yang telah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil mengatakan secara prinsip mendukung berbagai upaya peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, dalam hal ini anggota Polri. Bahkan, melihat besaran gaji pokok yang baru saja dinaikan pemerintah masih jauh dari harapan. Terlebih, tugas pokok kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kerap dilakukan selama 24 jam.
“Menjaga keamanan dan ketertiban perlu aparat polisi yang sejahtera agar mereka mampu menjalankan tugasnya secara lahir dan batin," ujar Nasir Djamil saat dihubungi.
Hanya saja, Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai PP 17/2019 yang ditandatangani satu bulan sebelum digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu), tentu menjadi pertanyaan bagi publik. Namun demikian, besar harapan agar PP tersebut berkorelasi dengan keinginan publik agar seluruh jajaran anggota Polri bersikap netral dan independen dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.
Karena itu, pihaknya berharap melalui kenaikan gaji pokok seluruh jajaran anggota Polri ini dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme mengemban tugasnya. Baginya, komitmen netral dalam pesta demokrasi yang kerap disampaikan Kapolri harus dirasakan semua peserta Pemilu 2019 dan masyarakat sebagai pemilih.
"Jadi, saya mendukung PP terbaru tersebut dan diharapkan bisa segera direalisasikan, sehingga polisi merasakan bahwa institusi mereka bagian dari alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.