Gara-Gara Korupsi Damkar, Anggota DPR Jadi Terdakwa

Dalam persidangan yang diketuai oleh hakim Moefri, Jaksa KPK KMS A. Roni, Rudi Margono, Ketut Sumedana dan Hadiyanto membacakan surat dakwaan setebal 21 halaman secara bergantian. Seperti terdakwa damkar lain, Saleh Djasit didakwa dengan dakwaan alternatif.

Untuk menjerat terdakwa, jaksa mendakwa Saleh dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Selain itu, ia dijerat dengan dakwaan subsidair Pasal 3 UU yang sama.

Jaksa mengurai Saleh bersekongkol dengan Hengki untuk mengadakan 20 unit mobil damkar. Waktu itu Saleh masih jadi orang nomor satu di Riau. Usulan itu sebenarnya datang dari Hengki. Setelah ia mengendus rencana pengadaan damkar dalam darft APBD Riau tahun 2003. Hal itu tertuang dalam nota keuangan yang dibacakan di depan DPRD Riau.

Semula, Saleh berencana untuk mengadakan tiga unit damkar. Dana yang dialokasikan sebesar Rp2,175 miliar. Damkar itu akan didistribusikan ke Kabupaten Indragiri, Idragiri Hulu dan Rokan Hilir.

Namun rencana itu berubah setelah Saleh dihubungi Hengki. Direktur PT Istana Raya itu mengusulkan damkar dengan tipe V80 ASM Forcer 8/30, masing-masing sebanyak 13 unit. Saleh menyetujui usul itu. Karena belum tersedia anggaran untuk 26 unit damkar, anggota DPR dari Partai Golkar itu meminta Hengki agar turun langsung melobi Panitia Anggaran DPRD Riau (Panggar). Terutama Sudarman Ade, Ketua Panggar.

Dari hasil lobi itu dalam APBD Riau tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Riau No. 06/2003 dialokasikan dana 26 unit damkar sebesar Rp20,280 miliar. Cuma, dalam penjabaran APBD itu masih diberi tanda bintang. Artinya pengadaan itu belum bisa dilaksanakan karena anggaran belum tersedia.

Meski demikian, Saleh tetap ngebut mengadakan proyek damkar tersebut. Bahkan rencana yang semula 26 unit, diubah menjadi 20 unit dengan satu tipe yaitu V80 ASM. Tidak jelaas betul mengapa ia nekat begitu. Dalam dakwaan tidak diuraikan.

Tanpa melalui pelelangan, Saleh memberikan persetujuan penunjukan langsung Hengki sebagai pemasok mobil damkar. Untuk merealisasikan proyek, Hengki bersama dengan Sudarman menemui Arsyad Rahim selaku Sekretaris Provinsi Riau. Namun Arsyad menolak usulan Saleh. Ia malah memerintahkan Azhar Wahab, Karo Perlengkapan sekaligus Ketua Panitia Pengadaan, agar melakukan tender umum. Pasalnya, banyak pengusaha lokal yang berkeinginan mengikuti tender itu.

Berbekal persetujuan Saleh, Hengki menekan Azhar agar segera merealisasikan proyek di mana dia selaku rekanan. Segala dokumen pengadaan akhirnya dibuat fiktif. Atas perintah terdakwa, kontrak kerja senilai Rp15,2 miliar ditandatangani antara Hengki dan T. Izazan, pimpinan proyek. Itu hanyalah formalitas untuk memenuhi syarat administrasi dalam pencairan anggaran.

Setelah pencairan uang, Hengki memberikan uang kepada Azhar sebesar Rp20 juta, Sudarman Rp45 juta, dan Chaidir Rp25 juta. Saleh sendiri tidak disebut-sebut kecipratan uang dari Hengki. Sementara Hengki sendiri mendapat keuntungan sebesar Rp4,629 miliar. Dari proyek damkar Riau itu negara dirugikan sebesar Rp4,719 miliar. Sebab ada kemahalan harga berdasarkan perhitungan tim tenaga ahli Institut Teknologi Bandung (ITB).

Menurut jaksa, segala tindakan Saleh tersebut bertentangan Pasal 7 ayat (3) huruf, Pasal 12 ayat (2) huruf c Keppres 18/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Selain itu, Saleh juga diduga melanggar Pasal 10 ayat (3) jo Pasal 25 dan Pasal 4 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) PP 105/2000. Keppres tersebut kini jadi Keppres 80/2003.

Setelah menyimak penuturan jaksa, Saleh menyatakan mengerti atas dakwaan jaksa. Ia dan penasihat hukumnya memilih tidak mengajukan eksepsi. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa pekan depan.