Tanpa melalui pelelangan, Saleh memberikan persetujuan penunjukan langsung Hengki sebagai pemasok mobil damkar. Untuk merealisasikan proyek, Hengki bersama dengan Sudarman menemui Arsyad Rahim selaku Sekretaris Provinsi Riau. Namun Arsyad menolak usulan Saleh. Ia malah memerintahkan Azhar Wahab, Karo Perlengkapan sekaligus Ketua Panitia Pengadaan, agar melakukan tender umum. Pasalnya, banyak pengusaha lokal yang berkeinginan mengikuti tender itu.
Berbekal persetujuan Saleh, Hengki menekan Azhar agar segera merealisasikan proyek di mana dia selaku rekanan. Segala dokumen pengadaan akhirnya dibuat fiktif. Atas perintah terdakwa, kontrak kerja senilai Rp15,2 miliar ditandatangani antara Hengki dan T. Izazan, pimpinan proyek. Itu hanyalah formalitas untuk memenuhi syarat administrasi dalam pencairan anggaran.
Setelah pencairan uang, Hengki memberikan uang kepada Azhar sebesar Rp20 juta, Sudarman Rp45 juta, dan Chaidir Rp25 juta. Saleh sendiri tidak disebut-sebut kecipratan uang dari Hengki. Sementara Hengki sendiri mendapat keuntungan sebesar Rp4,629 miliar. Dari proyek damkar Riau itu negara dirugikan sebesar Rp4,719 miliar. Sebab ada kemahalan harga berdasarkan perhitungan tim tenaga ahli Institut Teknologi Bandung (ITB).
Menurut jaksa, segala tindakan Saleh tersebut bertentangan Pasal 7 ayat (3) huruf, Pasal 12 ayat (2) huruf c Keppres 18/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Selain itu, Saleh juga diduga melanggar Pasal 10 ayat (3) jo Pasal 25 dan Pasal 4 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) PP 105/2000. Keppres tersebut kini jadi Keppres 80/2003.
Setelah menyimak penuturan jaksa, Saleh menyatakan mengerti atas dakwaan jaksa. Ia dan penasihat hukumnya memilih tidak mengajukan eksepsi. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa pekan depan.
















