Sedangkan untuk fasilitas kerja, Budi mengatakan sejak masa P4D, fasilitas yang ada tergolong minim. Walau ada bantuan pemerintah, namun jumlahnya terbatas. Sehingga, para pegawai harus bergantian jika mau menggunakan perangkat yang sama, semisal komputer. Ujungnya, Budi merasa tugasnya akan terhambat jika menggunakan peralatan yang digunakan secara bergantian.
Oleh karena itu Budi memboyong perangkat komputer dari rumah ke ruang kerjanya di PHI Jakarta. Dia mengaku perangkat komputer generasi satu prosesor keluaran tahun 2000 dan mesin cetak (printer) yang dia gunakan saat ini adalah milik pribadinya. “Kalau komputernya ada kerusakan ya ditanggung sendiri,” tukasnya.
Dari sejumlah peralatan pendukung yang ada di PHI Jakarta, Budi mengidentifikasi sebagian milik Pemprov DKI Jakarta dan sebagian lagi milik Mahkamah Agung. Mengingat rencana pemerintah memindahkan gedung PHI Jakarta ke daerah Jakarta Pusat, Budi mengaku tidak tahu kapan mulai pindah ke gedung baru. Budi mendapat informasi kalau nanti PHI Jakarta dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menempati gedung yang sama.
Budi memperkirakan di gedung baru nanti situasinya pasti lebih ramai. Karena, perkara yang ditangani Tipikor dan PHI Jakarta cukup merebut perhatian massa. Bisa jadi pekerja yang melakukan demonstrasi di PHI nanti sekaligus mendemo koruptor. “Bakal jadi gedung pengadilan paling rame dech tuh,” selorohnya.
















