Untuk urusan gepeng di sekitar istiqlal, kami tidak punya wewenang. Itu wewenangnya petugas keamanan internal sini. Kalau ada perintah, bisa, cerita Rahman Hakim. Ia dan kawan-kawannya merupakan Satpol PP dari kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Daerah operasi mereka di antaranya adalah Gambir, Istiqlal dan Lapangan Banteng.
Rahman mengaku mengetahui Ranperda ketertiban umum DKI Jakarta. Ia juga tahu bahwa pengemis dan pemberi uang kepada pengemis bisa dikenai hukuman. Namun, secara pribadi ia tak menyetujui seluruh isi Ranperda ini. Saya sebenarnya tidak tega kalau pengemis yang tua atau catat kena razia. Kecuali kalau nodong kayak preman, kata Rahman. Kami belum pernah merazia orang yang memberi sedekah kepada pengemis. Saya juga punya hati.
Satpol PP lahir atas amanat Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaannya makin dikukuhkan oleh Ranperda Ketertiban Umum DKI Jakarta. Bersama Pejabat Penyidik Pegawai Sipil, Satpol PP diberi wewenang untuk menangkap dan memeriksa para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mereka yang ditangkap selanjutnya dikumpulkan dan dibina di Panti Rehabilitasi Kedoya.
Kekerasan di Kedoya
Di Kedoya tidak ada nasi padang. Di Kedoya juga tidak ada latihan keterampilan. Di sana saya sering mengalami kekerasan. Begitulah pengakuan Dedi, seorang pengamen, saat mengadu ke Komnas HAM, kemarin.
Empat kali dimasukkan ke Panti Kedoya, Dedi tak pernah diperlakukan secara manusiawi. Ia bahkan harus tidur di tempat sempit layaknya sel. Karena itu, ia tak mau lagi ditangkap dan dibina di Kedoya. Tak hanya Dedi yang punya kenangan pilu di Kedoya. Banyak penyandang masalah sosial lainnya juga punya kenangan serupa. Para aktivis sosial seperti LBH, LBH APIK, Arus Pelangi lantas mengadvokasi mereka demi mendapatkan hak-hak dasarnya selaku manusia.
