"Harapan saya, beliau tetap dengan integritasnya yang selama ini sangat kita banggakan," katanya di sela-sela pelantikan pejabat struktural eselon II, III, dan IV Pemprov Bali, di Denpasar, Rabu (7/1).
Menurut Pastika, sosok hakim MK yang juga merupakan putra Bali itu juga memiliki pengetahuan yang cukup luas. "Kita berharap banyak dari beliau," ujarnya.
Mantan Kapolda Bali itu mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Dewa Palguna menjadi hakim MK dan dirinya akan menelepon langsung untuk memberikan ucapan selamat.
Selain itu, tambah Pastika, dengan posisi akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana itu yang kini memegang jabatan kedua kalinya di Mahkamah Konstitusi dapat menjadi kebanggaan tersendiri untuk Bali.
Sebelumya pada 6 Januari 2015, Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan nama I Dewa Gede Palguna, sebagai anggota hakim Mahkamah Konstitusi.
Penetapan nama Palguna ini setelah pada Senin (5/1), Panitia Seleksi Hakim MK mengajukan dua nama, yakni I Dewa Gede Palguna dan Yuliandri dari Universitas Andalas.
Dipilihnya nama I Dewa Gede Palguna, menurut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno adalah melalui pengamatan dari dokumen yang ada. Baik itu hasil wawancara, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Palguna sebelumnya sudah pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003-2008.
Perkuat Kredibilitas MK
Pada kesempatan terpisah, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengharapkan penetapan I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi bisa membuat lembaga itu memiliki energi baru pascapraktik transaksi keputusan yang dilakukan pada periode Akil Mochtar.
"Kedua hakim baru MK tersebut diharapkan mampu mengembalikan marwah MK yang sempat robek akibat akrobat hukum dan transaksi keputusan yang dilakukan Akil Mochtar," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (7/1).
DPP PDIP mengucapkan selamat atas terpilihnya I Dewa Gede Palguna sebagai hakim MK dari unsur pemerintah dan Suhartoyo dari unsur Mahkamah Agung.
Hasto mengatakan menjadi Hakim MK tersebut selain harus memiliki sikap kenegarawanan, juga mampu berdiri kokoh dari tarik menarik kepentingan politik di luar MK.
"Menjadi komitmen PDIP untuk menempatkan MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, profesional, dan selalu menjunjung tinggi keadilan di dalam seluruh proses peradilan yang dijalankan karenab Hakim MK memiliki tugas yang sangat penting dan keputusannya bersifat final dan mengikat," kata Hasto.
Oleh karena itu, para hakim MK harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Hasto menambahkan, DPP PDIP juga mengapresiasi atas kerja keras penuh integritas yang dilakukan Pansel MK yang dipimpin oleh Prof Saldi Isra dan Refli Harun. Kedua hakim MK itu, rencananya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu siang ini di Istana Negara Jakarta.
















