Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin Maryono Najamuddin dituntut pidana penjara empat tahun enam bulan. Juga ganti rugi sebesar Rp500 juta, subsidair enam bulan kurungan oleh penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/4).
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu Sunarta, Yeni Puspita, Zuhandi dan Alamsyah menilai terdakwa terbukti melakukan perbuatan seperti diatur Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Agusrin menurut JPU terbukti melakukan korupsi dana perimbangan khusus bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi Bengkulu Tahun 2006. Yaitu, menyetujui pembukaan rekening lain selain rekening resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No.0000115-01-001421-30-3. Tujuannya, menampung uang bagi hasil PBB dan BPHTB Bengkulu tahun 2006, namun telah dikembalikan terdakwa pada negara.
