LSM Madya, yang peduli pada advokasi perlindungan bangunan cagar budaya, meminta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turun tangan menyelesaikan kasus pembongkaran bangunan cagar budaya gedung SMA/SMP 17.
"Dari hasil pencermatan di lapangan, ada beberapa hal yang harus diperjelas terkait pembongkaran itu. Karenanya, gubernur harus segera memerintahkan aparatnya untuk menindaklanjuti kasus ini," kata Koordinator Madya Jhohannes Marbun di Yogyakarta, Jumat (17/5).
Menurut dia, bangunan yang dimanfaatkan sebagai gedung sekolah tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Gubernur DIY pada 2010. Sehingga bangunan itu adalah bangunan yang dilindungi.
Apabila terjadi perusakan bangunan cagar budaya, kata dia, maka pelaku bisa dikenai sanksi tegas. Yaitu ancaman kurungan atau denda. Bahkan diminta untuk mengembalikan bangunan sesuai bentuk aslinya.
Dalam kasus pembongkaran bangunan cagar budaya di Jl Tentara Pelajar No.24 Yogyakarta itu, ia mengatakan perlu dilakukan pencermatan tentang izin pembongkaran bangunan. "Apakah pembongkaran itu legal atau tidak. Pembongkaran bangunan cagar budaya harus mengacu pada izin dari pemerintah. Jika tidak ada izin, maka pembongkaran dilakukan secara ilegal dan perlu diselidiki siapa pelakunya," katanya.
Marbun juga mengatakan gubernur bisa sekaligus memeriksa kemungkinan kelalaian aparat dalam menyelamatkan bangunan cagar budaya. "Jika pembongkaran dilakukan secara ilegal, maka sama saja telah melecehkan keputusan gubernur, dan institusi yang ada. Kepolisian juga harus bergerak cepat untuk menangani kasus ini," katanya.
Sementara itu, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan pemerintah kota akan berusaha lebih ketat lagi dalam menjaga keberadaan bangunan-bangunan cagar budaya di wilayahnya, dan meminta masyarakat untuk ikut aktif menjaga keberadaan bangunan cagar budaya.
"Jangankan merusak bangunan cagar budaya, merusak bangunan yang tidak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tanpa izin dari pemiliknya adalah tindakan yang tidak diperbolehkan," kata walikota.
Ia mengatakan tidak ada larangan pembongkaran bangunan cagar budaya, asalkan ditujukan untuk keperluan renovasi dengan mengembalikan keaslian bangunan, sehingga lebih menguatkan nilai-nilai sejarah di dalamnya. "Pembongkaran bukan untuk merusak, tapi memperbaiki bangunan agar kembali seperti aslinya," katanya.
Upaya perlindungan bangunan cagar budaya dan bangunan warisan budaya telah dilakukan pemerintah daerah, dengan menyusun perda mengenai bangunan cagar budaya. "Kami juga telah membentuk kawasan-kawasan 'heritage' untuk menjaga kawasan budaya yang ada. Pengawasan terhadap keberadaan bangunan cagar budaya akan lebih diperketat lagi," katanya.
