Dari apa yang diuraikan di atas dapatlah disimpulkan seperti berikut: (i) Peraturan hukum acara perdata bersifat imperatif, yang berarti bersifat memaksa, tidak dapat disimpangi dan hakim harus tunduk; (ii) Hakim tidak dapat menciptakan peraturan yang mengikat setiap orang secara umum; (iii) Lembaga hukum acara perdata asing sepanjang belum ada landasan undang-undangnya, demi kepastian hukum, tidak dapat diterapkan. Kebebasan hakim tidaklah mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan; (iv) Penemuan hukum yang sering dikatakan sebagai 'penerobosan' tidak dapat asal saja dilakukan (menerobos), tetapi ada metode atau aturan permainannya. Kita harus tetap taat asas.
Daftar Acuan
Komisi Hukum Nasional, Menggagas Bentuk Actio Nasional, www. komisihukum.go.id/article_opnion.php?mode=detil&id =56 28/9/2006
Mertokusumo, Sudikno-, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty
Suara Pembaharuan, Nasib gugatan "actio popularis" privatisasi Indosat, www.suara pemaharuan.com/News/2006/04/30/Hukum/hk01.htm 27/9/2006
Sjahdeini, Remy, Suara Pembaharuan 8/9/2005, www.suarapembahauan.com/News/2005/09/08/Sorotan/sor03.htm,27/9/2006
Stichting Greenpeace Nederland, www.bevaco.nl/index.php?subaction=showfull&id=113321477&archive=&start_ fr...27/9/2006.
-------
*) Penulis adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
