Gugatan yang dilayangkan PT Aneka Tambang Persero (Tbk) terhadap Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba harus berakhir. Majelis hakim dalam putusan selanya, Selasa (19/10), mengabulkan eksepsi para tergugat dan turut tergugat.
Majelis yang diketuai Sugeng Riyono menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara dengan No. 241/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST ini. Menurut majelis, gugatan PT Antam seharusnya dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan berkas gugatan, sengketa ini berawal dari Surat Keputusan Bupati No. 71 Tahun 2008 tertanggal 1 April 2008. PT Antam menganggap Bupati telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membatalkan hak kuasa pertambangan eksploitasi (KW 97 PP 0464) milik Antam, melalui SK tersebut.
Bagi Antam, pembatalan itu melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Antara lain, Pasal 39 (1) Perda Kabupaten Halmahera Selatan No 1 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Halmahera Selatan, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 25 dan Pasal 30 UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan beserta peraturan pelaksananya.
Selain Bupati, Antam menyasar Gubernur Maluku Utara, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat II dan III. Sementara, PT Trimegah Bangun Persada, PT Wanatiara Persada, dan Rimba Kurnia Alam, masing-masing ditempatkan sebagai Turut Tergugat I, II, dan III.
Kuasa Pertambangan diperoleh Antam melalui SK Dirjen Pertambangan Umum ESDM No 488K/24.01/DJP/2000 tertanggal 20 September 2000. Antam mendapat hak secara sah atas kuasa pertambangan eksploitasi nikel di atas wilayah seluas 9528 Ha di Pulau Obi dan Pulau Mala-mala, Kabupaten Maluku Utara dalam jangka waktu 30 tahun.
Masa berlaku KP itu dimulai sejak 20 Septmber 2000 dan mempunyai daya surut sampai dengan 10 Maret 1998. Artinya, kuasa pertambangan eksploitasi berlaku sampai 10 Maret 2028. Namun, Antam tidak dapat melakukan aktivitas fisik langsung di wilayah kuasa pertambangan eksploitasi tersebut, dikarenakan terjadinya kerusuhan di Maluku Utara.
Setelah situasi dan kondisi stabil, Antam melanjutkan usaha pemanfaatan potensi tambang nikel, yang sudah ditemukan. Kemudian terjadi pergantian Bupati, sehingga Halmahera Selatan mengalami masa transisi. Dampaknya, kepengurusan administrasi perizinan menjadi terhambat. Di tengah upaya Antam melengkapi surat izin pinjam pakai, Bupati justru mengeluarkan surat peringatan pencabutan, yang disusul dengan Surat Keputusan No.71 Tahun 2008.
Akibatnya, Antam menderita kerugian. Antam mengaku telah mengeluarkan investasi Rp75 Milyar, stand by cost Rp2,5 Milyar, biaya community development Rp2,5 Milyar kepada Bupati, serta pengeluaran-pengeluaran lainnya.
Bagi Antam, gugatan yang dilayangkan bukanlah mengenai SK No. 71 Tahun 2008, maupun surat penetapan lainnya. Objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini Bupati.
Rupanya, Majelis tidak sependapat dengan dalil Antam. Setelah mencermati objek gugatan berdasarkan posita dan petitum, Majelis menilai substansi perkara aquo adalah Pembatalan SK Bupati Halmahera Selatan No. 71 Tahun 2008.
Di dalam petitum, Antam juga meminta majelis menyatakan semua SK Bupati Halmahera Selatan yang berkenaan dengan kuasa pertambangan yang diberikan kepada turut tergugat I, II, dan III melanggar wilayah kuasa pertambangan batal demi hukum.
Bagi majelis, SK Bupati jelas merupakan putusan pejabat tata usaha negara. Karena itu, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
Majelis beranggapan eksepsi yang diajukan para tergugat, dan turut tergugat I, terkait kewenangan absolut PN Jakarta Pusat beralasan menurut hukum dan wajib dikabulkan. Sehingga, perkara ini tidak dapat dilanjutkan.
Ditemui usai sidang, kuasa hukum Antam Agus Air Guliga Dewata menyatakan menghormati putusan majelis. Namun, dia beranggapan pihaknya masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding. Agus berencana akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kliennya.
Agus tetap berkeyakinan gugatan kliennya sudah tepat dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Agus, suatu perkara bisa saja memiliki beberapa aspek hukum baik itu hukum perdata maupun hukum tata usaha Negara. Untuk perkara gugatan ini, yang dipersoalkan Antam adalah perbuatan melawan hukum tergugat. “(Jadi) Sudah semestinya eksepsi mengenai kompetensi absolut dari para tergugat dan turut tergugat I ini ditolak,” ujarnya.
Jalur tata usaha negara, kata Agus, juga sudah ditempuh Antam. Perkara ini bahkan sudah sampai tahap peninjauan kembali. Pada tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, gugatan Antam kandas. Begitu pula di tingkat banding dan kasasi.
