Gulali dan Duri Bantuan Hukum Pro bono
Berita

Gulali dan Duri Bantuan Hukum Pro bono

Di zaman di mana segala sesuatu ada harganya, pemberian jasa hukum gratis ibarat duri yang bisa mengoyak kocek advokat. Di sisi lain, pemberian bantuan hukum cuma-cuma bisa pula terasa manis bak gulali saat membawa advokat ke puncak popularitas.

Hukumonline News
Hukumonline News
Bacaan 2 Menit

 

Uang memang selalu menjadi isu besar. Apalagi buat para advokat yang fee mereka dihitung berdasarkan jam. Apalagi, untuk kantor-kantor hukum di yang menjamur di kota besar seperti Jakarta, tarifnyapun sudah menggunakan dolar AS. Jadi, wajar saja jika mereka betul-betul memperhitungkan secara masak sebelum memutuskan untuk memberikan jasa hukum tanpa bayaran sepeserpun. Apalagi, perkara-perkara pro bono tidak jarang membuat advokat mengeluarkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit dan berasal dari kocek pribadi.

 

Iklan cuma-cuma

Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk perkara pro bono diakui pula oleh advokat dari kantor hukum yang sangat mapan seperti ABNP. Buyung bercerita bahwa pengalamannya membela tokoh-tokoh juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) beberapa waktu lalu misalnya, ia menghabiskan lebih dari seratus juta hanya untuk tiket pesawat pulang pergi untuknya pribadi dan tiga pengacara dari kantornya. Itu belum termasuk biaya menginap di hotel, biaya perkara dan uang saku untuk tiga pengacaranya itu. "Itu yang keluar uang Abang juga," cetusnya.

 

Advokat Todung Mulya Lubis juga mengungkapkan hal yang senada. Senior partner dari kantor Lubis Santosa Maulana (LSM) ini mengatakan bahwa selama ini bantuan hukum yang dilakukan kantornya difokuskan untuk membela kasus-kasus yang menyangkut media pers. Seperti diketahui, sejak beberapa waktu lalu LSM tercatat sebagai salah satu tim kuasa hukum majalah Tempo yang dihujani oleh tuntutan pidana dan perdata dari pengusaha Tomi Winata di tiga pengadilan yang berbeda.

 

"Saya banyak membantu pers dalam konteks pro bono itu. Karena saya menganggap itu tugas yang prinsipil untuk mempertahankan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi. Untuk itu kita praktis tidak dibayar, kita malah mensubsidi," tegas Mulya yang juga pernah membela majalah Time Asia melawan Soeharto kepada hukumonline.

 

Jika pada derajat tertentu, menangani kasus-kasus pro bono bisa membawa kerugian finansil bagi advokat ataupun kantornya, lalu faktor apa yang menjadi magnet sehingga selama ini para advokat tetap "tertarik" melakukannya? Satu hal yang sulit disangkal adalah kenyataan bahwa tidak sedikit advokat yang justeru menikmati membela kasus-kasus pro bono karena bisa mendongkrak popularitasnya di mata publik. Bukan rahasia lagi, untuk kasus-kasus yang sensasional -- dan menjadi kejaran media massa -- tidak jarang advokat malah berebut untuk mendapatkan kasusnya. Bukankah hal itu menjadi iklan cuma-cuma buat si advokat?

 

Terlepas dari itu, semua advokat yang diwawancarai hukumonline sepakat bahwa bantuan hukum cuma-cuma adalah wujud dari tanggung jawab profesi selaku advokat. Mereka juga sepakat bahwa keadilan bukan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh kalangan yang berpunya, tapi juga kelas masyarakat yang miskin. Oleh karena itu, mereka cenderung mengaitkan pemberian jasa hukum pro bono sebagai panggilan nurani serta sebagai tanggung jawab moral.

 

Para advokat di atas hanya sebagian kecil dari sekian banyak advokat lain baik di Jakarta dan daerah lainnya yang juga punya pengalaman memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Berdasarkan hasil penyebaran 396 kuisoner kepada para advokat di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Samarinda, didapat data bahwa 82,8 persen dari mereka pernah memberi bantuan hukum secara cuma-cuma.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info