Badan legislasi Dewan Pertimbangan Rakyat (Baleg DPR) mulai menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU Pekerja Migran). Selaras proses itu Baleg mengundang berbagai pihak untuk mendapat masukan. Selama ini pekerja migran kerap disebut sebagai pahlawan devisa negara, melalui uang yang dikirimnya dari luar negeri atau remitansi.
Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Prof Sulistyowati Irianto khawatir arah revisi UU PPMI hanya mengutamakan remitansi atau devisa dari pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.
“Saya khawatir kalau UU ini direvisi seperti apa, kalau pekerja migran nanti tidak dipandang (selayaknya,-red) manusia hanya remitansi dan penghasil devisa, itu saya khawatir,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum dengan Baleg di Komplek Gedung DPR, Selasa (4/2/2025).
Perempuan yang disapa Prof Sulis itu menguraikan posisi pekerja migran Indonesia di negara penempatan tergolong rentan. Perlindungan di negara tujuan berkaitan dengan bagaimana negara itu melihat pekerjaan domestik atau rumah tangga secara sosio kultural dianggap sebagai pekerjaan kotor, rendah, dan tidak setara dengan sektor formal.
Baca juga:
- Anggota Baleg Usul 3 Substansi Ini Masuk RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Sejumlah Catatan Koalisi untuk RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Ditambah lagi ada relasi kuasa. Pasalnya migrasi yang dilakukan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri dan mengampu pekerjaan di sektor domestik kebanyakan karena dorongan keluarga atau kemiskinan, bukan kemauan sendiri. Seperti Uni Emirat Arab, tidak memposisikan pekerja migran yang bekerja di sektor rumah tangga atau domestik sebagai pekerja.
Tidak ada perlindungan selayaknya pekerja, instrumen hukum yang tersedia hanya kontrak kerja. Tak sedikit pekerja migran Indonesia yang kabur dari rumah majikan. Ironisnya dalam kontrak kerja ada klausul yang menyebut majikan tidak bertanggungjawab dan lepas hubungan ketika pekerja migran kabur.
