Kedua perundang-undangan tadi memang tidak memuat aturan teknis bagaimana syarat-syarat kesehatan dan prosedur teknis tes kesehatan calon presiden. Itu sebabnya KPU mengeluarkan sejumlah Surat Keputusan (SK) seperti SK No. 26, No. 31 dan No. 36 Tahun 2004. Sebagai tindak lanjutnya, KPU bekerja sama dengan IDI melakukan pemeriksaan kesehatan para calon presiden, termasuk Gus Dur. Berdasarkan kesimpulan rapat pleno Tim Penilai, ditemukan adanya disabilitas di bidang kesehatan jasmani pada diri calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa itu. Sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat mampu secara kesehatan jiwa dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden.
Kesimpulan Tim Penilai itu kemudian dituangkan dalam SK KPU No. 36/2004 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilu 2004. SK ini menyebabkan Gus Dur gagal melenggang bersama pasangannya Marwah Daud Ibrahim ke pentas pertarungan pemilu presiden dan wakil presiden. SK itulah yang menjadi pijakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Gus Dur ke pengadilan (Register No. 170/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst).
Bukan untuk mencari sensasi
Palu sudah diketok. Gugatan Gus Dur ditolak seluruhnya. Perjuangan mantan presiden Indonesia keempat itu lewat jalur perdata untuk sementara kandas. Toh, Wakil Ketua Umum DPP PKB Moh. Mahfud MD menyarankan agar Gus Dur menempuh upaya hukum lain, yakni banding. Ini soal pembangunan demokrasi ke depan, mantan Menteri Pertahanan itu memberi alasan.
Perjuangan lewat jalur hukum tidak harus berhenti di tingkat pertama. Bisa jadi dalam waktu 14 hari ke depan (sejak putusan) Gus Dur akan menggunakan haknya untuk banding. Apalagi menempuh upaya hukum ke PN Jakarta Pusat bukanlah awal perjuangan Gus Dur maupun tim kuasa hukumnya. Jauh sebelum adanya putusan perkara perdata tersebut, Gus Dur sudah berjuang menguji perundang-undangan yang menggagalkan dirinya menjadi kandidat presiden pada Pemilu 2004.
Untuk menguji Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), Gus Dus bersama Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB Alwi Shihab mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan untuk menguji SK KPU No. 26 Tahun 2004, ia mengajukan hak uji materiil ke Mahkamah Agung (MA).
Dalam permohonan teregister pada 19 April lalu, Gus Dur dan Alwi meminta MK melakukan judicial review pasal 6 huruf d dan huruf s Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 terhadap UUD 1945. Pemohon menilai syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden yang diuraikan pasal 6 UU Pilpres bertentangan dengan konstitusi, khususnya ketentuan tentang kesamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27) dan perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28D ayat 1).
Pasal 6 UU Pilpres menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat antara lain (d) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Persyaratan inilah yang dinilai diskriminatif. Bukan hanya bertentangan dengan Konstitusi tetapi juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1948. Sementara huruf s mengatur syarat tidak terlibat anggota PKI.
