Pemerintah dan KPU membantah argumen tersebut. Dirjen Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri yang mewakili pemerintah, justru menyatakan pasal 6 huruf d merupakan amanat konstitusi dan penjabaran dari pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam UU Pilpres sudah dikaji secara cermat dan faktanya sudah disetujui DPR tanpa melalui voting.
Tidak sampai seminggu, MK sudah mengambil keputusan atas perkara No. 008/PUU-II/2004 itu. Dalam sidang pembacaan putusan pada 22 April 2004, pleno hakim konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan judicial review terhadap pasal 6 huruf s. Sedangkan permohonan atas pasal 6 huruf d dinyatakan ditolak. Tentu saja itu berarti upaya konstitusional Gus Dur kandas karena putusan MK bersifat final dan mengikat.
Gugatan uji materiil terhadap SK KPU No. 26 dan No. 31 Tahun 2004 juga bernasib sama. Pada akhir April lalu, majelis hakim agung beranggotakan Muchsan, Ahmad Sukardja, dan Widayatno Sastrohardjono menyatakan menolak permohonan uji materiil yang diajukan Gus Dur. Akibatnya, Gus Dur tak bisa melenggang ke pentas pencalonan presiden.
Kalah di MA, masuk ke MK. Kalah di MK, gugat perdata ke PN Jakarta Pusat. Itu yang menyebabkan munculnya tudingan miring bahwa Gus Dur seolah tidak mau menerima kekalahan. Seolah-olah Gus Dur hanya ingin memanfaatkan celah hukum demi sensasi semata, terkait pula dengan kepentingan PKB. Namun dalam permohonannya ke MK, Gus Dur dan Alwi menepis tudingan miring tersebut. Permohonan pengujian terhadap undang-undang ini bukan merupakan tindakan yang dilakukan sekedar mengada-ada dan mencari-cari sensasi, papar keduanya.
Bagaimanapun, Gus Dur telah menunjukkan bahwa menempuh jalur hukum jauh lebih elegan daripada mengerahkan massa untuk memperjuangkan kepentingan politik. Meski tiga pengadilan sudah mengubur impian Gus Dur menjadi presiden lagi, massa PKB atau kaum nadhiyin tidak turun ke jalan, sebagaimana yang lazim terjadi di dunia politik. Meski dirinya mantan presiden, Gus Dur tidak sungkan untuk datang ke pengadilan.
Gus Dur dan timnya memang memilih menempuh jalur hukum yang lebih terhormat. Kalah tiga kali bukan berarti pintu perjuangan tertutup selamanya. Zannuba sudah memberi isyarat bahwa sang ayah akan menempuh banding. Tapi, upaya ini pun bukan tanpa batu sandungan. Pada akhirnya, gugatan itu akan bermuara ke MA, lembaga tertinggi peradilan yang sudah pernah menolak permohonan uji materiil Gus Dur. Belum lagi, hubungan ‘panas' antara Gus Dur dengan MA pada tahun 2001 ketika MA melakukan ‘pembangkangan' dengan menolak mengakui dekrit yang ditandatangani Gus Dur. Toh, itu tak membuat Gus Dur kehilangan kepercayaan kepada MA. Ia tetap menempuh upaya hukum ke mahkamah yang dipimpin Bagir Manan itu.
Namun di mata Ikhsan Abdullah, meski tetap bermuara ke MA, perkara perdata tidaklah bisa disamakan dengan uji materiil. Ikhsan memastikan kliennya akan tetap optimis dalam perjuangan di jalur hukum. Saya kira dalam proses perjuangan (menempuh upaya hukum) kami harus optimis, ujarnya usai sidang di PN Jakarta Pusat, Selasa (12/10) lalu.
Wakil Ketua DPP PKB Mahfud MD pun masih melihat adanya upaya yang bisa dilakukan, yakni melalui legislasi. Ia mengatakan PKB akan berjuang merevisi ketentuan syarat-syarat calon presiden yang bersifat diskriminatif. Perjuangan melalui Senayan, kata Mahfud, sudah masuk agenda. Semua pintu hukum yang terbuka harus diambil, kata Guru Besar Ilmu Hukum dari UII Yogyakarta itu.
Hingga suatu saat nanti Gus Dur dan semua orang yang berurusan dengan pengadilan akan mengulangi ucapan kandidat Presiden Amerika Serikat Al Gore, saat dikalahkan Mahkamah Agung dalam pertarungan melawan George W. Bush. While I strongly disagreed with the court decision, I accepted.
