Advokat merupakan penegak hukum yang menjalankan perintah undang-undang, bukan sekadar pepanjangan tangan klien. Karenanya hak imunitas perlu ditempatkan dalam kerangka profesionalitas dan tanggung jawab etik. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof Anna Erliyana dalam Forum Group Discussion (FGD) Lembaga Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan FHUI, Jumat (27/2/2026).
“Advokat itu representasi perintah undang-undang, bukan sekadar perintah pemberi kuasa. Karena di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dia adalah penegak hukum yang sama dengan penegak hukum lainnya, polisi, jaksa, hakim,” ujar Prof. Anna.
Menurutnya, penekanan pada posisi advokat sebagai pelaksanaan mandat undang-undang penting guna menghindari persepsi keliru bahwa advokat boleh melakukan apapun demi membela klien. Jika orientasi advokat semata-mata pada kepentingan pemberi kuasa, dikhawatirkan muncul praktik pembelaan yang melampaui batas kepatutan.
Pasal 16 UU Advokat pun secara tegas mensyaratkan unsur iktikad baik sebagai prasyarat utama berlakunya imunitas. Prof Anna menyebut tanpa parameter tersebut, perlindungan profesi justru berpotensi disalahgunakan.
“Advokat memang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik. Ini buat saya penting, iktikad baiknya,” katanya.
Baca juga:
- Membedah 11 Hak Advokat di KUHAP Baru, dari Nasihat Hukum hingga Meminta Salinan BAP Klien
- Panja RUU KUHAP Bahas Sejumlah Substansi Baru, Termasuk Imunitas Advokat
Dia menegaskan, iktikad baik tidak cukup dipahami sebagai niat subjektif, melainkan harus tercermin dalam tindakan objektif dan dapat diuji. Nah, advokat tetap terikat pada kode etik profesi serta prinsip kepatuhan. Kekhawatiran publik adalah ketika advokat dianggap terlalu jauh melindungi klien. Misalnya dengan menutup informasi penting dari penegak hukum. Praktik semacam itu tidak dapat dibenarkan apabila melampaui batas profesional.
















