Seorang calon debitur ditolak karena tercatat memiliki tunggakan, padahal angsurannya dibayar tepat waktu. Setelah bukti pembayaran diperiksa, lembaga pelapor mengakui kesalahan pencatatan dan memperbaiki data. Namun, pada pemeriksaan berikutnya, aplikasi penilaian masih menggunakan informasi lama. Dalam ilustrasi ini, surat penyelesaian pengaduan sudah diterbitkan, tetapi keputusan kredit tetap dipengaruhi kesalahan yang sama.
Persoalannya terletak pada jarak antara memperbaiki catatan dan memperbaiki dasar penilaian. Ketika data bergerak dari lembaga pelapor ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), lalu dipakai dalam analisis kredit, koreksi di satu tempat belum tentu langsung mengubah salinan yang sudah berada di tempat lain.
Pada 6 Juli 2026, OJK mengumumkan optimalisasi SLIK yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Salah satunya ialah percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan. Percepatan ini penting bagi kekinian informasi. Pada persoalan data keliru, perhatian yang sama perlu diberikan kepada salinan yang telanjur dipakai dalam penilaian.
Hak koreksi perlu menjangkau keadaan tersebut. Penjelasan penolakan harus membantu pemohon mengenali data yang dipersoalkan, sedangkan perbaikan perlu ditelusuri sampai ke data yang dipakai dalam penilaian berikutnya. Surat penyelesaian pengaduan belum cukup menunjukkan bahwa kedua hal itu telah dilakukan.
SLIK dan keputusan kredit
Dalam penjelasan resmi pada layanan iDebku, OJK menegaskan bahwa Informasi Debitur bersifat netral dan bukan daftar hitam. SLIK merupakan salah satu sumber analisis kelayakan. Keputusan pemberian atau penolakan fasilitas berada pada masing-masing lembaga jasa keuangan berdasarkan penilaian risiko dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ungkapan “ditolak oleh SLIK” menyamarkan siapa yang mengambil keputusan. Catatan mengenai kredit atau pembiayaan perlu dibedakan dari hasil penilaian internal lembaga keuangan. Perbedaan ini menentukan kepada siapa calon debitur meminta penjelasan dan bagian mana yang perlu diperiksa ketika ada dugaan kesalahan.
Pelunasan juga perlu dibedakan dari koreksi. Tunggakan yang benar-benar pernah terjadi tidak berubah menjadi kesalahan hanya karena kemudian dibayar. Pembaruan status harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dengan tetap mengikuti ketentuan pelaporan dan penyimpanan riwayat. Hak koreksi ditujukan untuk membenahi ketidakakuratan, bukan menjanjikan penghapusan seluruh catatan yang tidak menguntungkan.
