Para pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi menghadapi berbagai risiko hukum, mulai dari ketidaksempurnaan pengikatan jaminan, kewenangan korporasi, hingga inkonsistensi antardokumen perjanjian. Oleh karena itu, penyusunan dan negosiasi perjanjian kredit sindikasi perlu dilakukan secara cermat untuk memastikan hak dan kewajiban setiap pihak terlindungi.
Risiko dalam kredit sindikasi tidak hanya berkaitan dengan besarnya pembiayaan, tetapi juga dengan pembagian tanggung jawab dan keselarasan dokumen yang mengatur hubungan para pihak.
Laksmita Andarumi, Partner Siahaan Irdamis Andarumi & Rekan (SIAR) Legal, mengatakan bahwa salah satu alasan perbankan menggunakan instrumen kredit sindikasi adalah adanya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Melalui sindikasi, pembiayaan dapat dibagi kepada beberapa bank, sehingga penyaluran dana tetap memperhatikan batas yang berlaku bagi masing-masing bank.
“Sehingga mereka berbagi, karena memang platformnya mungkin kalau akan dibiayai semua akan melampaui ketentuan BMPK dan BMPD,” katanya Hal dalam pelatihan yang diselenggarakan Hukumonline bertajuk ‘Strategi Hukum dalam Kredit Sindikasi: Struktur Transaksi, Menegosiasikan Klausul, dan Tata Kelola Sindikasi’ pada Selasa (27/10).
Selain untuk memenuhi batas pembiayaan, kredit sindikasi memungkinkan bank membagi risiko pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek berskala besar. Dengan melibatkan beberapa kreditur, risiko tidak ditanggung sepenuhnya oleh satu bank.
Dari sisi debitur, skema ini juga menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan. Debitur dapat memperoleh pendanaan dari beberapa kreditur melalui satu paket dokumentasi dan perjanjian fasilitas, sehingga tidak perlu menegosiasikan perjanjian secara terpisah dengan setiap bank.
“Dari sisi debitur, tentunya juga akan lebih menguntungkan, karena tidak harus bernegosiasi kepada banyak kreditur untuk suatu pembiayaan. Hanya dengan satu paket dokumentasi, mereka bisa bertemu dengan banyak kreditur,” ucap Laksmita.
