Dalam transaksi yang melibatkan pihak Indonesia, ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia perlu diperhatikan. Akan tetapi, dalam praktiknya, perjanjian kredit sindikasi kerap disusun dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terutama ketika transaksi melibatkan pihak asing.
Oleh karena itu, para pihak perlu memastikan kesesuaian kedua versi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Baca juga:
- Memahami Aspek Hukum dan Strategi dalam Penerapan Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan
- Keberlanjutan dan ESG dalam Pinjaman Sindikasi: Perspektif Hukum dan Komersial
- Hal Penting yang Perlu Dilakukan Korporasi Sebelum Teken Perjanjian Kredit
Persoalan lain berkaitan dengan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa. Dalam transaksi lintas negara, para pihak dapat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Pilihan tersebut perlu dipertimbangkan bersama dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan.
Laksmita menilai pilihan forum penyelesaian sengketa akan berpengaruh terhadap proses yang harus ditempuh para pihak ketika terjadi perselisihan.
“Kita bisa langsung dieksekusi walaupun dengan ada syarat dan ketentuan yang memang tetap harus dipatuhi dalam konteks hukum arbitrase dibandingkan dengan mungkin kalau kita dengan pilihan hukum forumnya itu pengadilan,” ujarnya.
Selain bahasa dan forum sengketa, konsistensi dokumen menjadi aspek penting dalam mitigasi risiko kredit sindikasi. Menurut Laksmita, sengketa kerap muncul bukan karena klausul yang rumit, melainkan karena ketidakselarasan pengaturan dalam dokumen transaksi.
