Sebagai contoh, ketika para pihak menyepakati perubahan terhadap perjanjian kredit, perubahan tersebut perlu ditelusuri dampaknya terhadap dokumen lain yang berkaitan. Apabila klausul yang sama tidak disesuaikan secara konsisten, perbedaan pengaturan dapat menimbulkan celah hukum dan memicu perselisihan di kemudian hari.
Risiko yang Perlu Diantisipasi
Laksmita menguraikan setidaknya ada ada delapan risiko dalam kredit sindikasi, dari risiko berprioritas tinggi hingga sedang, yang perlu diperhatikan sejak tahap penyusunan dan negosiasi perjanjian.
Pertama, pengikatan jaminan yang tidak sempurna. Jaminan yang tidak diikat atau didaftarkan sesuai dengan ketentuan dapat mengurangi perlindungan hukum bagi kreditur. Dalam kondisi tertentu, kreditur berisiko kehilangan kedudukan sebagai kreditur separatis, sehingga menghadapi hambatan ketika hendak mengeksekusi jaminan.
Kedua, ketidaklengkapan kewenangan dan persetujuan korporasi. Apabila kewenangan pihak yang menandatangani perjanjian atau persetujuan internal perusahaan tidak terpenuhi, keabsahan dan keberlakuan perjanjian dapat dipersoalkan. Risiko ini dapat merugikan kreditur maupun agen yang terlibat dalam transaksi.
Ketiga, kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kondisi tersebut dapat menghambat pembayaran kewajiban debitur dan menunda proses eksekusi jaminan. Selain itu, transaksi tertentu yang dilakukan sebelum kepailitan dapat berisiko dibatalkan apabila memenuhi persyaratan pembatalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
