Selain itu, Zulfa berpendapat bahwa pada prinsipnya secara hukum, ibu juga berhak atas hak asuh anak. Secara hukum, di dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, katanya.
Bukan hanya UU Perlindungan Anak. Zulfa juga menunjuk ketentuan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya meskipun telah bercerai.
Meski begitu, untuk konteks perkara perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran, pihak istri yang berkewarganegaraan Indonesia acap kali gigit jari. Pasalnya jika mengacu pada ketentuan UU Kewarganegaraan yang lawas, yakni UU No 62 Tahun 1958, status kewarganegaraan anak akan otomatis mengikuti status ayahnya yang WNA apabila terjadi perceraian. Secara tidak langsung, hal tersebut akan menghambat ibu untuk memenuhi hak-hak anaknya.
Lahirnya UU No 12 Tahun 2006 sebagai pengganti UU Kewarganegaraan yang lama, sedikit memberikan angin segar bagi ibu WNI yang menikah dengan WNA. Pasalnya, UU tersebut mengatur mengenai status kewarganegaraan ganda terbatas. Artinya, anak diberikan dua status kewarganegaraan hingga pada usia 18 tahun, saat dimana anak berhak menentukan pilihan kewarganegaraannya sendiri.
Dengan demikian, Ibu yang WNI masih bisa menjalankan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara dan merawat anak meskipun status perkawinannya sudah putus. Ibu tidak perlu repot-repot lagi untuk meminta penetapan pengadilan agar status anak masih dapat dipertahankan, urai Zulfa.
Zulfa mengungkapkan, berdasarkan penelitian yang dilakukannya, dalam praktiknya hak asuh anak sangat mungkin diberikan kepada ibu. Ia pun menunjuk ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak asuh kepada si ibu dalam hal anak-anak belum mumayiz (belum berusia 12 tahun).
Meskipun hak asuh secara otomatis diberikan kepada ibu, namun untuk lebih mendapatkan kepastian hukum, si Ibu harus meminta penetapan dari pengadilan. Kecuali bila menurut pertimbangan hakim, demi kepentingan terbaik si anak, hak asuh lebih baik diserahkan pada ayah," ujar Zulfa menjelaskan.
















