Hak Perwalian Anak Harus Ditetapkan Pengadilan
Utama

Hak Perwalian Anak Harus Ditetapkan Pengadilan

Demi kepastian hukum, hak perwalian anak, hak kunjung dan alimentasi harus ditetapkan pengadilan.

IHW
Bacaan 2 Menit

 

Zulfa lantas menyebut putusan PN Jakarta Pusat pada 1986 silam dimana hakim memutuskan memberikan hak asuh anak kepada ayah yang WNI ketimbang kepada Ibunya yang berkewarganegaraan Malaysia.

 

Hak kunjung

Kembali ke soal Ayu Azhari. Secarpiandy, kuasa hukum Ayu, menyatakan meskipun dalam putusannya hakim tidak menyinggung hak kunjung, kliennya akan terbuka memberikan kesempatan kepada mantan suami untuk menemui anak-anaknya. Pada prinsipnya Ayu tidak akan menghalang-halangi mantan suaminya untuk menemui anaknya meskpun sudah ada penetapan dari pengadilan. Jauh hari sebelum mengajukan permohonan, Ayu sudah berkonsultasi dengan pihak lain yaitu suami dan mantan suaminya, ungkapnya.

 

Sementara, Prof Zulfa memiliki pandangan berbeda. Menurutnya ini adalah salah satu kelemahan yang terdapat di dalam sistem hukum keluarga dan perkawinan di Indonesia. Di luar negeri, tutur Zulfa, dikenal adanya hak kunjung bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Hak kunjung itu ditetapkan oleh pengadilan berbarengan dengan penetapan hak asuh, ujarnya.

 

Di Indonesia, praktik itu tidak dikenal. Hak kunjung itu tidak secara tegas disebutkan di dalam putusan hakim. Paling hanya disebutkan bahwa putusan hakim tidak mengurangi hak orang tua yang lainnya, jelasnya.

 

Tidak dicantumkannya masalah hak kunjung, kata Zulfa, bisa menjadi bibit perseteruan baru di kemudian hari. Betapa tidak. Salah satu dari orang tua yang memegang hak asuh bisa dengan semena-mena melarang satu lainnya menjenguk anaknya jika tidak ditegaskan dalam putusan hakim.

 

Masih wajib menafkahi

Disinggung mengenai masalah alimentasi alias penafkahan kepada anak, Secarpiandy mengaku bahwa Teemu Yusuf sejauh ini masih memiliki komitmen untuk menjalankannya. Walaupun Ayu tidak mengajukannya dalam permohonan, namun Ayu yakin bahwa Teemu akan tetap memberikannya. Meskipun tidak ditetapkan berapa besarnya.

 

Prof Zulfa mengamini pernyataan Secarpiandy. Menurutnya, meskipun sudah tidak terikat lagi dalam lembaga perkawinan, seorang mantan suami tetap harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Apalagi anaknya masih di bawah umur, jelasnya.

 

Demi adanya kepastian hukum mengenai alimentasi tersebut, masih menurut Zulfa, maka hal itu harus ditegaskan dalam permohonan. Karena pada praktiknya sudah ditetapkan pengadilan saja sulit untuk diterapkan. Apalagi kalau tidak ditetapkan? tandasnya.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info