Hak-hak Dasar
Tajuk

Hak-hak Dasar

Penguasa di manapun juga harus mengakui bahwa hak-hak azasi atau hak-hak dasar rakyat atau warga-negaranya dijamin hidup dalam peraturan perundangan mereka, baik yang lahir dari komitmen bersama semua elemen komponen bangsa melalui proses pembentukan legislasi bersama lembaga wakil rakyat maupun karena komitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional yang beradab dengan mengadopsi konvensi-konvensi internasional.

ATS
Bacaan 2 Menit
Hak-hak Dasar
Hukumonline

Hak dasar bisa juga muncul karena wisdom para pemimpinnya, atau mungkin karena desakan kuat gerakan civil society, atau bisa jadi karena keterpaksaan ditekan oleh masyarakat internasional, atau juga karena prasyarat bantuan keuangan dari lembaga donor.  Bahwa kemudian penguasa mengerti atau tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti esensi hak-hak dasar dan penerapannya, mungkin ini soal lain yang kerap secara tradisi muncul dalam praktek kenegaraan di banyak negara yang sedang bertransisi.

Hak-hak dasar mendapatkan atau harus mendapatkan tempat terhormat dan tertinggi dalam bentuk suatu kontrak sosial yang bukan saja sah merupakan bagian dari konstitusi dan perundang-undangan penting lainnya, tapi juga tidak pernah boleh dipertanyakan atau diuji keabsahannya. Dan lebih lagi, tidak boleh diinterpretasikan untuk diingkari atau dipelesetkan pelaksanaannya.

Hak-hak dasar hanya boleh diubah untuk memperbaiki martabat kemanusiaan. Ia juga boleh ditafsirkan hanya untuk perbaikan kepentingan masyarakat umum. Hak-hak tersebut juga boleh dipertanyakan atau diuji kalau jaminan-jaminan dalam peraturan perundang-undangan tidak lagi bisa dijadikan acuan untuk melindungi hak-hak dasar yang berubah dalam masyarakat.

Kontrak sosial tadi mengikat semua elemen bangsa, termasuk penguasa, militer, penegak hukum, wakil rakyat, politisi, civil society termasuk mahasiswa, buruh dan petani, serta bisa dipaksakan berlakunya oleh suatu sistem peradilan yang kredibel, mengandung sanksi hukuman, dan tidak pandang bulu atau pilih kasih.

Hak-hak dasar bukan hanya jadi sekadar percakapan retorik dan berbunga-bunga dari para politisi. Ia harus membumi, dirasakan oleh rakyat banyak, terasa dalam kehidupan keseharian, dan memberikan rasa aman untuk orang biasa. Dan manakala bekerja, ia mengundang rasa terimakasih bagi warga negara yang menyadari faedahnya menjadi bagian dari suatu negara yang penguasanya menghargai hak-hak dasar. 

Hak-hak dasar, sebagaimana dikonversi ke dalam bentuk peraturan perundangan, hanya bisa dipaksakan berlakunya bilamana peraturannya sendiri jelas, terstrukur baik,  mempunyai arti tunggal, transparan, dan terefleksikan dalam tingkah laku sehari-hari penguasa, politisi, wakil rakyat, jaksa, polisi, hakim, pengacara, dan setiap anggota masyarakat, dalam suatu sistem pemerintahan yang menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, institusi penegak hukumnya bersih, dan sistem hukumnya mencerminkan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Hak-hak dasar di sini jangan selalu diartikan sebagai yang muluk-muluk. Ia bisa hanya sekadar hak atas pelayanan publik yang baik, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, hak untuk berorganisasi, hak untuk bekerja, hak untuk bersaing di bidang ekonomi, dan sebagainya.

Hak-hak dasar karenanya berhubungan dengan pemerintahan yang bersih. Ia tidak akan bisa berlaku efektif kalau pemerintahnya masih korup, wakil rakyatnya tidak melakukan fungsi kendalinya, jaksa, polisi, dan hakim masih menjadi alat penguasa, atau korup, atau dikalahkan oleh grup penekan. Sementara itu, pengacaranya masih menjadi bagian sistem yang koruptif dan tidak berjuang disisi kepentingan publik, dan masyarakatnya termasuk kaum politisinya masih sakit, saling cakar-cakaran, saling mendendam, tidak dewasa, dan tidak punya kepedulian terhadap hak-hak dasar dan kemanusiaan.

Sebagai konsekuesinya, sudah tentu harus ada buku putih antikorupsi yang menjadi landasan dan panduan bagi semua elemen bangsa untuk mengadili perkara korupsi yang lalu dan mencegah yang akan datang. Keadaan ideal demikian merupakan pencapaian dari terbentuknya dan dilaksanakannya sistem integrasi nasional.

Mungkin ada baiknya kita mencermati beberapa contoh sederhana saja. Perkara-perkara korupsi sangat tidak berkeadilan buat rakyat banyak. Berapa billion Dollar Amerika uang rakyat sudah dirampas oleh koruptor besar-kecil. Jumlah yang seharusnya bisa memakmurkan masyarakat dalam bentuk perbaikan infrastruktur, fasilitas umum, jaminan sosial, sistem pendidikan, dan sistem perawatan kesehatan.

Hak-hak dasar rakyat dalam konsteks ini adalah hak orang banyak  untuk memperoleh keadilan berupa penindakan tegas terhadap para koruptor, mendapatkan informasi yang transparan tentang cara korupsi dilakukan dan bagaimana uang korupsi digunakan, mengetahui proses yang transparan atas pengembalian uang negara yang dicuri tersebut, dan lain sebagainya.

Kalau institusi penegak hukum, termasuk pengadilan, masih didominasi oleh orang-orang yang korup, kalau pemerintah tidak mempunyai sistem tata kelola pemerintahan yang baik, dan kalau wakil rakyat menganggapnya bukan prioritas utama tuntutan rakyat yang diwakilinya, dan kalau sebagian besar elemen masyarakat tidak peduli dan tidak mendesak pemberantasan korupsi, maka tidak bisa dikatakan telah terbentuk sistem integritas nasional. Bila demikian, rakyat banyak tentu tidak memperoleh keadilan karena hak-hak dasarnya masih tetap dirampas dan diinjak-injak.

Perkara kejahatan atas kemanusiaan juga merampas hak-hak dasar rakyat dan menoreh luka yang dalam bagi mereka yang mengalaminya. Selama penguasa dipaksa harus tetap sensitif dn tunduk atau melakukan deal politik dengan para pelaku kejahatan kemanusiaan, selama semua orang takut ditekan dan diancam oleh para pelaku tersebut, selama kita sebagai anggota masyarakat tidak perduli dengan penderitaan sesama anggota masyarakat yang dirampas hak-hak kemanusiaannya, dan selama tidak dibangun suatu sistem terpadu untuk menindak dan mencegah timbulnya kejahatan kemanusiaan, termasuk membentuk pengadilan terhadap kejahatan kemanusiaan, maka hak-hak dasar tadi juga masih dirampas dan diinjak-injak.

Mungkin suatu pertanyaan kecil patut kita tanyakan kepada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang bisa ikut merasakan dan melakukan suatu tindakan nyata bahwa penindasan terhadap saudara-saudara kita di Aceh selama ini adalah juga persoalan (anggota keluarga) kita sendiri, persoalan kejahatan kemanusiaan terhadap diri kita sendiri, dan bukan hanya persoalan antara orang Aceh dengan penguasa atau militer.

Bilamana kebijakan ke depan dari pemerintah baru kita tidak menanggulangi dengan cepat masalah penyediaan lapangan kerja, masalah penanggulangan kekurangan pangan, masalah perawatan kesehatan, masalah perbaikan sistem pendidikan, kurangnya penyebarluasan informasi mengenai kebijakan publik, kurangnya partisipasi aktif civil society dalam penentuan kebijakan publik, masalah reformasi total institusi penegak hukum, masalah penggajian pegawai sipil dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagainya, maka tidak akan mungkin ada jaminan bahwa hak-hak dasar rakyat akan diperoleh.

Rakyat akan terus dirampas dan diinjak-injak hak-hak dasarnya. Mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang baik, makan dan gizi yang patut, perawatan kesehatan yang layak dan murah. Mereka tidak akan memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam proses hukum. Mereka tidak dapat hidup layak karena uang negara masih bocor ke tangan-tangan koruptor. Mereka tidak mendapat informasi dan tidak dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan publik yang sebenarnya berlaku terhadap diri mereka sendiri.

Para politisi, wakil rakyat, dan civil society ikut bersalah dan bertanggung jawab seandainya mereka gagal mendorong, mendesak, dan mengawasi pemerintah dalam melaksanakan agenda-agenda tersebut.

Penguasa tentu sadar, karena bapak-bapak konstitusi kita sudah sejak dulu mempunyai komitmen itu bahwa ada korelasi yang erat antara pembangunan sistem integrasi nasional tersebut, apapun namanya (tata kelola pemerintahan yang baik, institusi penegak hukum yang bersih, hukum yang tegas dan berkeadilan, sistem pendidikan, perawatan kesehatan dan jaminan sosial yang layak dan sebagainya) dengan penghargaan dan penegakan hak-hak dasar rakyat banyak. Dua hal itu bukan dua spektrum yang ujungnya berlawanan. Mereka adalah dua bagian yang menyatu dan berkelanjutan. Keberhasilan di satu ujung (sistem integrasi nasional) akan menjamin keberhasilan di ujung lainnya (penegakan dan penghargaan hak-hak dasar).

Singkatnya, pemerintah kita yang baru bisa dikatakan berhasil kalau bergandengan tangan dengan wakil rakyat, politisi, dan civil society bisa membentuk dan menegakkan sistem integrasi nasional tersebut, yang berakibat langsung atas penegakan dan penghargaan hak-hak dasar rakyat banyak. Atau sebaliknya, harus dinyatakan gagal dan bertanggung jawab atas penindasan terhadap hak-hak dasar rakyat bila tidak mampu membentuk dan mewujudkan sistem integrasi nasional.

Kita sudah ketinggalan terlalu jauh dalam mewujudkan cita-cita itu. Kita akan dicatat dalam sejarah karena peran sekecil apapun untuk mewujudkannya. Kita juga akan dicatat sejarah hitam, karena peran sekecil apapun untuk tidak melakukannya atau menghalanginya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info