Ketika ditanya sikap Ketua PN Jakarta Pusat Cicut Sutiarso, Made Hendra mengaku belum mengetahui. Kita serahkan dan kita tunggu saja, karena Ketua PN yang berhak mengganti majelis, tukas Made Hendra.
Kendati demikian, langkah hakim ad hoc ini masih mengundang pertanyaan, bagaimana jika hakim karir yang mengganti bersikap sama dengan Kresna dan Sutiyono. Ini masuk akal mengingat beberapa preseden terbelahnya sikap hakim karir dan hakim ad hoc dalam sidang sebelumnya. Tentu kita masih ingat kasus Abdullah Puteh dimana sikap majelis terbelah menjadi dua dengan kutub karir dan ad hoc.
Bahkan, bukan tidak mungkin jika hakim karir yang gantian melakukan aksi WO. Atas kemungkinan-kemungkinan ini, Made Hendra menjawab, Kita tunggu saja.
Pemboikotan dan Fait a Comply
Dalam kesempatan itu, hakim ad hoc membantah tudingan Efendi Lod Simanjuntak, penasihat hukum Harini Wijoso, yang menilai penolakan mereka untuk meneruskan sidang telaj menghambat dan dianggap sebagai pemboikotan terhadap sidang. Bagaimana dengan nasib klien kami jika sidang terus ditunda, tukas Efendi sesaat sebelum Kresna Menon menunda sidang.
Made Hendra kontan membantah tudingan sebagai pihak yang menghambat dan memboikot persidangan. Untuk membuktikannya, ujar Made Hendra, hakim ad hoc mengirimkan surat yang meminta Ketua PN Jakarta Pusat mengganti Ketua Majelis.
Tidak hanya menuding adanya pemboikotan terhadap sidang, Efendi juga meminta agar Mahkamah Agung mengambil alih perkara tersebut dengan alasan tidak jelasnya kelanjutan dari persidangan kliennya, Harini Wijoso.
Berbeda dengan Made Hendra, Achmad Linoch justru mengomentari langkah Kresna Menon saat persidangan yang meminta panitera pengganti memanggil ketiga hakim ad hoc. Kita ini merasa di fait a comply, seolah-olah kami adalah pihak yang menghambat persidangan. Kita tidak mau, padahal musywarah saja tidak. Itu tidak boleh, itu namanya Ketua (Kresna, red) otoriter, tulis Ketua otoriter, tukas Linoch dengan nada tinggi.
