Dijelaskan dalam PPH, ganti kerugian untuk kegiatan ekstra yudisial itu misalnya, ganti rugi atas pengeluaran yang ditimbulkan hanya sebatas pada ongkos perjalanan yang aktual, makanan dan penginapan yang dikeluarkan oleh hakim. Setiap pengeluaran yang melebihi jumlah tersebut dianggap sebagai imbalan.
Selanjutnya, diatur dalam PPH, seorang hakim wajib untuk menyerahkan laporan kekayaan sebelum dan setelah menjabat tanpa ditunda-tunda, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. Tak lupa soal gratifikasi, PPH mewajibkan hakim untuk melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ketua Muda Pengawasan MA, paling lambat 30 hari sejak gratifikasi diterima.
Hal menarik berikutnya terdapat pada sub bagian Berperilaku Rendah Hati yakni Popularitas. Disebutkan dalam PPH, seorang hakim haruslah mempunyai keinginan untuk mencari popularitas, pujian, dan sanjungan dalam segala bentuk dan modusnya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sayangnya, PPH tidak memberikan penjelasan soal popularitas tersebut.
