Pambudi menjelaskan, dalam KUHAP, penyidik tidak perlu mewajibkan seorang saksi didampingi oleh kuasa hukum. Tetapi saya melihat supaya objektif. Maka pada pemeriksaan selanjutnya Ongen sudah didampingi oleh kuasa hukum, jelasnya. Pernyataan Pambudi ini cukup menarik, karena Pasal 114 KUHAP yang mewajibkan penyidik memberitahu hak seseorang didampingi kuasa hukum, hanya terhadap tersangka saja.
Pasal 114 KUHAP Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 |
Pambudi juga menambahkan Ozhak juga ikut menandatangani BAP. Ia mengaku sudah melewati prosedur pemeriksaan yang ada. Bahkan, Ongen dan Ozhak sempat diminta mempelajari isi BAP yang pada akhirnya ditandatangani mereka berdua. Oleh sebab itu, Ia mempertanyakan pencabutan sebagian isi BAP itu dengan alasan Ongen ditekan. Bahkan salah satu hasil pemeriksaannya ada berupa tulisan tangan Ongen, tuturnya.
Namun, Ozhak ketika dihubungi beberapa waktu lalu, tidak tahu pasti kapan tekanan itu dilakukan. Ia menduga tekanan tersebut dilakukan di luar persidangan. Lawyer kan tidak 24 jam mendampingi kliennya, ujar Ozhak kepada hukumonline.
Koordinator Kontras Usman Hamid mengaku puas dengan penjelasan Pambudi. Keterangan Ongen yang ditekan pada saat memberikan keterangan, tidak cukup kuat, ungkapnya. Pasalnya pengacaranya (Ozhak,-red) juga membaca dan ikut menandatangani isi BAP.
Bahkan Usman, mengusulkan agar pencabutan isi BAP itu harus ditelusuri. Saya rasa ada hal lain di luar proses pemeriksaan, ujarnya. Mungkin ada pihak yang mempengaruhi Ongen menjelang persidangan, analisanya.
Namun, bagaimanapun juga sengitnya perdebatan antara Ongen dan Mathius, semua keputusan ada di hakim agung yang akan memutuskan. Tergantung MA (Mahkamah Agung), mana dari dua keterangan yang berbeda ini yang diterima MA, ujar Assegaf.
