Sejak mewabahnya Coronavirus Disease (Covid-19) Maret lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Tak terkecuali para hakim konstitusi yang melakukan tugasnya dari rumah terutama dalam menangani perkara konstitusi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan aplikasi guna menjamin hak konstitusional warga negara tetap terpenuhi.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku selama bekerja di rumah tetap melakukan berbagai aktivitas seperti membaca, menyiapkan materi pembahasan perkara yang masih berjalan dan membuat legal opinion. Sebagai hakim harus bersedia dalam kondisi apapun untuk bersidang sekalipun harus ke kantor. Bila persidangan dilakukan secara online, harus difasilitasi media komunikasi yang bisa dilakukan dimanapun.
“Saya rasa tidak ada masalah apabila persidangan dilakukan secara online, karena kita punya ruang kerja masing-masing atau bisa dilakukan di rumah masing-masing,” ujar Arief Hidayat seperti dikutip laman MK, Senin (20/4/2020).
Selama bekerja dari rumah, kata Arief, para hakim konstitusi melakukan rapat-rapat informal dengan berkomunikasi antar sesama hakim melalui media komunikasi meski hanya melalui WhatssApp grup. Baginya, MK dalam kondisi apapun harus tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya serta fungsinya sesuai amanat konstitusi.
Menurut Arief, negara Indonesia begitu besar dan luas, sehingga dampak Covid-19 ini tidak hanya dari segi kesehatan untuk menyelamatkan jiwa rakyat, tetapi juga ekonomi, sosial. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan semangat gotong royong, bahu membahu, solidaritas menghadapi bencana global ini seraya mengikuti kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19 ini.
"Sebagai bangsa yang menganut semangat gotong royong ini diharapkan kita bisa keluar dengan selamat dari bencana ini dengan mengikuti kebijakan pemerintah. Tetapi masyarakat tetap dapat melakukan kritik dan saran atas kebijakan yang telah diambil. Apabila kita sudah diputus stay at home atau work from home atau physical distancing atau social distancing itu harus disiplin dilakukan bersama,” tegasnya.
Baca Juga: Masa Pandemi Covid-19, MK Terima 7 Permohonan Perkara Secara Online
Sebelumnya, Panitera MK Muhidin kegiatan persidangan di MK segera dilakukan setelah 21 April 2020 atau setelah ada keputusan pemerintah bagi ASN untuk bekerja di rumah (WFH) atau diperbolehkan bekerja di kantor sebagai respons perpanjangan status darurat bencana Covid-19.
Muhidin menjelaskan pada dasarnya MK telah memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan penanganan perkara baik dalam pengajuan perkara maupun persidangan dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki MK. Dalam hal pengajuan permohonan beberapa perkara terakhir yang diterima oleh MK diajukan secara online.
“Demikian pula kegiatan persidangan bisa dilakukan Majelis Hakim dengan memanfaatkan teknologi video conference dan para pihak tetap di tempatnya masing-masing. Bahkan Majelis Hakim tidak mesti secara keseluruhan hadir di ruang sidang, bisa tetap di kediamannya masing-masing dengan memanfaatkan teknologi zoom,” kata Muhidin.
Karena itu, kata Muhidin, dengan situasi wabah pandemi Covid-19 saat ini, MK tetap bisa menggelar sidang dengan memanfaatkan berbagai teknologi canggih lainnya. “Mahkamah akan segera memutuskan dengan memperhatikan perkembangan terakhir, apakah MK akan menggelar sidang secara normal atau cara lain (online, red),” kata Muhidin.
Menurut Muhidin, persidangan jarak jauh sebenarnya sudah memiliki dasar hukumnya. Hal tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18 Tahun 2009. Pelaksanaan sidang jarak jauh ini bisa dilakukan saat kondisi normal ataupun kondisi darurat.
“Melihat kebijakan pemerintah terkait Covid-19 ada masa perpanjangan work from home, kita lihat nanti. Semoga saja wabah akan dapat segera mereda. Tentu kita memohon kepada yang Maha Kuasa, semoga bisa kembali normal, sehingga persidangan akan berjalan seperti biasa,” kata Muhidin berharap.
Muhidin melanjutkan dalam waktu dekat MK akan menggelar sidang putusan. Menurut Muhidin, kalau situasi belum kondusif, persidangan kemungkinan akan dilakukan secara jarak jauh dan mekanisme persidangannya akan ditentukan kemudian.“Masyarakat sudah memahami bahwa berperkara di MK itu merupakan hal yang mudah dengan dibantu kemajuan teknologi,” lanjutnya.
Dia menambahkan Kepaniteraan MK sudah mengagendakan persidangan berdasarkan konsultasi dengan para Hakim MK, mulai dari jadwal pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan hingga sidang pembuktian, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), sampai dengan sidang pengucapan putusan. Termasuk di tengah cobaan menyebarnya Covid-19, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah berikhtiar dengan berbagai kemungkinan serta dukungan kecanggihan teknologi.
