Masalah kesejahteraan ini berdampak pula pada kesejahteraan keluarga hakim. Banyak hakim tidak mampu membawa keluarganya ke daerah penempatan kerja karena memerlukan biaya besar yang tidak dapat ditanggung penghasilan mereka saat ini.
Masalah ini diperparah risiko keamanan dan jaminan keselamatan kerja yang tidak memadai. “Ada banyak kasus di mana hakim mengalami ancaman fisik seperti ditusuk, diintimidasi, bahkan dilempar kursi saat menjalankan tugas di pengadilan. Beberapa hakim bahkan pernah terjebak dalam amukan massa karena ketidakpuasan atas putusan yang dijatuhkan,” kata Solidaritas Hakim Indonesia dalam rilisnya.
Kurangnya kebijakan yang berpihak pada kondisi khusus hakim Perempuan juga dijelaskan. “Beban ganda dalam mengemban fungsi sosial juga menjadi tantangan tersendiri bagi hakim Perempuan. Kurangnya perhatian khusus terhadap hakim perempuan kerap terjadi seperti penempatan jauh dari pasangan, hidup sendirian dengan anak-anak, beban kerja yang sama rata dengan yang lain meski hakim perempuan sedang dalam kondisi butuh perhatian khusus misal sedang hamil dan menyusui,” demikian tertulis dalam rilis Solidaritas Hakim Indonesia.
Rilis ini ditutup dengan pernyataan untuk publik terutama para pencari keadilan, “Kepada masyarakat luas, kami mengajak Anda untuk berdiri bersama kami dalam perjuangan ini. Dukungan Anda adalah kekuatan kami. Ketika Anda mendukung kesejahteraan hakim, Anda sedang mendukung keadilan yang lebih baik untuk kita semua. Hakim sejahtera, hukum terjaga, masyarakat berdaya”.
