Jaksa dan hakim harus menunjukkan sikap antikorupsi dan menyatakan tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan secara luar biasa pula. Salah satu tindakan nyata akan keberpihakan antikorupsi itu adalah jeli mengajukan tuntutan dan menjatuhkan pidana.
Bila koruptor dituntut lalu dihukum ringan kemudian dapat diberikan remisi, hingga berdampak pada singkatnya masa hukuman, komitmen jaksa dan hakim dipertanyakan. “Apakah wajar masa hukuman koruptor sama dengan pencuri ayam?” papar Direktur Jenderal HAM Kementeria Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo ketika dihubungi, Sabtu (17/11).
Menurutnya, awalnya polemik pemberian remisi diawali dari rasa ketidakadilan masyarakat yang mengetahui sejumlah koruptor menerima remisi (pengurangan masa tahanan) pada Hari Raya Idul Fitri 2011. Oleh sebab itu, masyarakat menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku kepala pemerintahan, agar remisi diperketat pada narapidana koruptor.
Namun, Harkristuti mengkritik masyarakat yang hanya menyalahkan Kemkumham terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan karena memberikan remisi pada koruptor. Padahal ada pihak terkait yang tak diperhatikan masyarakat, yaitu aparat penegak hukum dan para hakim.
Menurut pakar hukum pidana FHUI ini, kedua pihak tersebut belum muncul kepekaan bahwa korupsi adalah tindak pidana luar biasa ‘extraordinary crime’. Jadi penanganan tindak pidana ini harus mengikuti cara-cara yang luar biasa juga dan saling berkesinambungan sejak tahap penyidikan hingga pemidanaan.
“Karena itu, seharusnya jaksa dan majelis hakim harus memasukkan unsur remisi dalam penghitungan masa pidana koruptor,” sarannya.
Direktur Eksekutif Centre for Detention Studies (CDS) Gatot Goei mengamini pendapat Harkristuti. “Mengurangi atau menambah hukuman adalah kewenangan yudikatif.”
