Majelis hakim yang diketuai Haswandi menolak seluruh keberatan (eksepsi) terdakwa Andi Alfian Mallarangeng dan tim pengacaranya. Majelis beralasan materi keberatan tersebut telah memasuki pokok perkara dan tidak termasuk ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (1) KUHAP, sehingga harus dibuktikan di persidangan.
Surat dakwaan penuntut umum dinyatakan majelis telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP. “Majelis menyatakan surat dakwaan penuntut umum KPK sah dan menetapkan pemeriksaan perkara dilanjutkan,” kata Haswandi saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (01/4).
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyebut sejumlah materi keberatan yang disampaikan Andi dan tim pengacaranya. Andi secara pribadi menganggap surat dakwaan disusun berdasarkan asumsi dan spekulasi, seolah-olah menunjukkan ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan Andi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Padahal, menurut Andi, spekulasi tercipta berdasarkan pertemuan awal antara Andi dengan petinggi PT Adhi Karya (AK), Teuku Bagus Mokhammad Noer dan M Arief Taufikurrahman sebelum Andi menjabat Menpora. Pertemuan itu dihubung-hubungkan dengan fakta bahwa AK ditetapkan sebagai pemenang tender proyek Hambalang.
Dalam nota keberatannya, Andi membantah tidak pernah membicarakan proyek Hambalang dengan Teuku Bagus dan Arief. Ketika itu, Oktober 2009, Andi kedatangan banyak tamu dari keluarga, kerabat, dan orang-orang yang tidak dia kenal untuk mengucapkan selamat atas penunjukan Andi sebagai Menpora.
Terlebih lagi, konsep pembangunan, desain, dan rencana anggaran proyek Hambalang telah ada sebelum Andi diangkat menjadi Menpora. Andi menilai penuntut umum menginterpretasikan pertemuannya dengan Teuku Bagus dan Arief sebagai lampu hijau bagi AK untuk menjadi calon pemenang tender proyek Hambalang setahun kemudian.
Sama halnya dengan potongan kalimat Andi yang menyebutkan, “Sudahlah, di Komisi X itu teman-teman saya”. Andi menganggap penuntut umum ingin mengesankan seolah-olah pernyataan itu merupakan dorongan Andi kepada bawahannya untuk memberikan uang kepada Ketua Komisi X DPR Mahyuddin agar menyetujui anggaran Kemenpora.
Selanjutnya, materi keberatan mengenai perkenalan adik Andi, Choel Mallarangeng dengan Sesmenpora Wafid Muharam. Meski telah mengenalkan Choel dengan Wafid, Andi tidak pernah memerintahkan Choel mencarikan uang dari proyek-proyek di Kemenpora. Permintaan fee 18 persen dari Choel kepada Wafid sama sekali tidak benar.
Choel dalam berita acara pemeriksaannya hanya mengakui pernah menerima uang Rp2 miliar dari Wafid dan AS$550 ribu dari pemilik PT Global Daya Manunggal (GDM) Herman Prananto. Sementara mengenai uang-uang lainnya tidak diakui Choel. Andi menyatakan keberatan jika harus menanggung perbuatan yang dilakukan adiknya, Choel.
Kemudian, Andi juga keberatan jika persetujuan kontrak tahun jamak (multiyears) proyek Hambalang dianggap sebagai hasil dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Andi selaku Menpora. Pasalnya, “penjaga gawang” terakhir penerapan Pasal 5 Permenkeu No. 56/PMK02/2010 adalah Menteri Keuangan (Menkeu).
Seharusnya, apabila permohonan persetujuan kontrak multiyears tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Permenkeu No.56/PMK02/2010, Menkeu berhak menolak atau memberhentikan pencairan anggaran proyek Hambalang. Namun, nyatanya permohonan yang tanpa tanda tangan Andi dan Menteri PU tetap disetujui Menkeu.
Keberatan lainnya yang disampaikan pengacara Andi adalah mengenai ketidaksesuaian penulisan jumlah kerugian negara dalam dakwaan kesatu dan kedua. Dalam dakwaan kesatu, penuntut umum mencantumkan kerugian negara sebesar Rp464,391 miliar. Sementara, di awal uraian dakwaan kedua, kerugian negara tertulis Rp463,668.
Setelah mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disampaikan Andi dan pengacaranya, Haswandi berpendapat materi keberatan sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan. Haswadi mengatakan, dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat dakwaan.
“Ternyata eksepsi pribadi terdakwa hanya membantah isi atau materi dakwaan yang merupakan materi pokok perkara serta di luar daripada materi keberatan yang dimaksud Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, eksepsi pribadi terdakwa harus dinyatakan tidak berdasarkan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak,” tuturnya.
Pendapat serupa juga dikemukakan Haswandi saat menanggapi materi keberatan pengacara Andi. Haswandi menerangkan, jumlah kerugian negara sudah disebutkan penuntut umum dalam surat dakwaan. Identitas, locus, tempus delicti, cara, unsur, serta pihak-pihak dan tindak pidana yang dituduhkan juga sudah diuraikan secara jelas.
Atas dasar itu, surat dakwaan tidak dapat dikategorikan sebagai surat dakwaan yang cacat formil dan materil. Surat dakwaan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP. Oleh karenanya, Haswandi memerintahkan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan penuntut umum.
Haswandi mengagendakan sidang selanjutnya pada Senin, 7 April 2014. Penuntut umum berencana memanggil lima orang saksi. Beberapa diantaranya, mantan Menpora Adhyaksa Dault, Sesmenpora Wafid Muharam, Direktur PT Biro Insinyur Eksakta Sonny Anjangsono, dan karyawan PT Adhi Karya M Arief Taufikurrahman.
Usai sidang, Andi mengatakan sudah memprediksi penolakan eksepsi karena majelis hanya mempertimbangkan legal formal surat dakwaan. Ia menghormati keputusan majelis, meski tetap menganggap surat dakwaan penuntut umum disusun berdasarkan asumsi dan spekulasi.
“Saya dan tim penasihat hukum siap untuk memasuki materi perkara. Sesuai putusan sela tadi, kita memasuki babak selanjutnya, materi perkara dengan menghadirkan saksi. Saya selalu ingin agar kasus Hambalang ini bisa tuntas segera. Jelas yang tidak salah, ya tidak salah, sebaliknya, yang salah dinyatakan salah,” jelasnya.
Andi bersikukuh tidak melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Andi merasa yakin tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum. Ia menegaskan dirinya siap mengikuti agenda pemeriksaan saksi.
Surat dakwaan penuntut umum dinyatakan majelis telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP. “Majelis menyatakan surat dakwaan penuntut umum KPK sah dan menetapkan pemeriksaan perkara dilanjutkan,” kata Haswandi saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (01/4).
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyebut sejumlah materi keberatan yang disampaikan Andi dan tim pengacaranya. Andi secara pribadi menganggap surat dakwaan disusun berdasarkan asumsi dan spekulasi, seolah-olah menunjukkan ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan Andi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Padahal, menurut Andi, spekulasi tercipta berdasarkan pertemuan awal antara Andi dengan petinggi PT Adhi Karya (AK), Teuku Bagus Mokhammad Noer dan M Arief Taufikurrahman sebelum Andi menjabat Menpora. Pertemuan itu dihubung-hubungkan dengan fakta bahwa AK ditetapkan sebagai pemenang tender proyek Hambalang.
Dalam nota keberatannya, Andi membantah tidak pernah membicarakan proyek Hambalang dengan Teuku Bagus dan Arief. Ketika itu, Oktober 2009, Andi kedatangan banyak tamu dari keluarga, kerabat, dan orang-orang yang tidak dia kenal untuk mengucapkan selamat atas penunjukan Andi sebagai Menpora.
Terlebih lagi, konsep pembangunan, desain, dan rencana anggaran proyek Hambalang telah ada sebelum Andi diangkat menjadi Menpora. Andi menilai penuntut umum menginterpretasikan pertemuannya dengan Teuku Bagus dan Arief sebagai lampu hijau bagi AK untuk menjadi calon pemenang tender proyek Hambalang setahun kemudian.
Sama halnya dengan potongan kalimat Andi yang menyebutkan, “Sudahlah, di Komisi X itu teman-teman saya”. Andi menganggap penuntut umum ingin mengesankan seolah-olah pernyataan itu merupakan dorongan Andi kepada bawahannya untuk memberikan uang kepada Ketua Komisi X DPR Mahyuddin agar menyetujui anggaran Kemenpora.
Selanjutnya, materi keberatan mengenai perkenalan adik Andi, Choel Mallarangeng dengan Sesmenpora Wafid Muharam. Meski telah mengenalkan Choel dengan Wafid, Andi tidak pernah memerintahkan Choel mencarikan uang dari proyek-proyek di Kemenpora. Permintaan fee 18 persen dari Choel kepada Wafid sama sekali tidak benar.
Choel dalam berita acara pemeriksaannya hanya mengakui pernah menerima uang Rp2 miliar dari Wafid dan AS$550 ribu dari pemilik PT Global Daya Manunggal (GDM) Herman Prananto. Sementara mengenai uang-uang lainnya tidak diakui Choel. Andi menyatakan keberatan jika harus menanggung perbuatan yang dilakukan adiknya, Choel.
Kemudian, Andi juga keberatan jika persetujuan kontrak tahun jamak (multiyears) proyek Hambalang dianggap sebagai hasil dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Andi selaku Menpora. Pasalnya, “penjaga gawang” terakhir penerapan Pasal 5 Permenkeu No. 56/PMK02/2010 adalah Menteri Keuangan (Menkeu).
Seharusnya, apabila permohonan persetujuan kontrak multiyears tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Permenkeu No.56/PMK02/2010, Menkeu berhak menolak atau memberhentikan pencairan anggaran proyek Hambalang. Namun, nyatanya permohonan yang tanpa tanda tangan Andi dan Menteri PU tetap disetujui Menkeu.
Keberatan lainnya yang disampaikan pengacara Andi adalah mengenai ketidaksesuaian penulisan jumlah kerugian negara dalam dakwaan kesatu dan kedua. Dalam dakwaan kesatu, penuntut umum mencantumkan kerugian negara sebesar Rp464,391 miliar. Sementara, di awal uraian dakwaan kedua, kerugian negara tertulis Rp463,668.
Setelah mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disampaikan Andi dan pengacaranya, Haswandi berpendapat materi keberatan sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan. Haswadi mengatakan, dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat dakwaan.
“Ternyata eksepsi pribadi terdakwa hanya membantah isi atau materi dakwaan yang merupakan materi pokok perkara serta di luar daripada materi keberatan yang dimaksud Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, eksepsi pribadi terdakwa harus dinyatakan tidak berdasarkan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak,” tuturnya.
Pendapat serupa juga dikemukakan Haswandi saat menanggapi materi keberatan pengacara Andi. Haswandi menerangkan, jumlah kerugian negara sudah disebutkan penuntut umum dalam surat dakwaan. Identitas, locus, tempus delicti, cara, unsur, serta pihak-pihak dan tindak pidana yang dituduhkan juga sudah diuraikan secara jelas.
Atas dasar itu, surat dakwaan tidak dapat dikategorikan sebagai surat dakwaan yang cacat formil dan materil. Surat dakwaan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP. Oleh karenanya, Haswandi memerintahkan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan penuntut umum.
Haswandi mengagendakan sidang selanjutnya pada Senin, 7 April 2014. Penuntut umum berencana memanggil lima orang saksi. Beberapa diantaranya, mantan Menpora Adhyaksa Dault, Sesmenpora Wafid Muharam, Direktur PT Biro Insinyur Eksakta Sonny Anjangsono, dan karyawan PT Adhi Karya M Arief Taufikurrahman.
Usai sidang, Andi mengatakan sudah memprediksi penolakan eksepsi karena majelis hanya mempertimbangkan legal formal surat dakwaan. Ia menghormati keputusan majelis, meski tetap menganggap surat dakwaan penuntut umum disusun berdasarkan asumsi dan spekulasi.
“Saya dan tim penasihat hukum siap untuk memasuki materi perkara. Sesuai putusan sela tadi, kita memasuki babak selanjutnya, materi perkara dengan menghadirkan saksi. Saya selalu ingin agar kasus Hambalang ini bisa tuntas segera. Jelas yang tidak salah, ya tidak salah, sebaliknya, yang salah dinyatakan salah,” jelasnya.
Andi bersikukuh tidak melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Andi merasa yakin tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum. Ia menegaskan dirinya siap mengikuti agenda pemeriksaan saksi.
