Mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar divonis enam tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Majelis juga menghukum Deddy dengan pidana tambahan uang pengganti. “Terdakwa dihukum membayar uang pengganti sebanyak-banyakan sesuai dengan yang dinikmati sebesar Rp300 juta,” kata Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto saat membacakan amar putusan, Selasa (11/3).
Apabila Deddy tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Deddy akan akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika harta benda Deddy tidak mencukupi, Deddy harus menjalani pidana penjara selama enam bulan.
Putusan ini lebih ringan dari tuntutan penuntut umum KPK yang meminta majelis hakim menghukum Deddy dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp300 juta.
Amin menyatakan Deddy terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Deddy dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek P3SON Hambalang.
Akibat perbuatan Deddy, menurut Amin, negara dirugikan Rp463,668 miliar berdasarkan penghitungan BPK. Deddy terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp300 juta, serta memperkaya orang lain dan korporasi, termasuk mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng Rp4 miliar dan AS$550 ribu.
Putusan itu dijatuhkan setelah majelis mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan. Perbuatan Deddy dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Namun, Deddy bersikap sopan, masih memiliki tanggungan, serta pernah mendapatkan penghargaan sebagai pegawai teladan di Kemenpora.
Hakim anggota Anwar menguraikan, berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, seluruh unsur dakwaan kedua telah terpenuhi. Deddy selaku PPK terbukti mengatur perencanaan lelang hingga pelaksanaan proyek P3SON Hambalang tahun 2010-2011 agar pengadaan dimenangkan perusahaan-perusahaan yang dikehendakinya.
Awalnya, Deddy mengetahui adanya usulan penggunaan anggaran Rp125 miliar P3SON. Dalam mempersiapkan pembangunan P3SON, Sesmenpora Wafid Muharam menunjuk Deddy sebagai koordinator tim asistensi yang beranggotakan Tommy Apriantono (Dosen ITB) dan Lisa Lukitawati Isa (CV Rifa Medika).
Setelah dianalisa, Sonny Anjangsono dari PT Biro Insinyur Eksakta (BIE) menemukan permasalahan atas kondisi tanah Hambalang. Namun, Deddy meminta Sonny agar tidak menakut-nakuti Wafid. Kemudian, Wafid meminta Sonny membuat Rencana Aanggaran Belanja (RAB) senilai Rp2,5 triliun dengan rencana pembangunan multiyears.
Merasa mencium adanya “bau tak sedap” dalam proyek Hambalang, Sonny dan Ida Nuraida dari PT BIE mundur. Deddy lalu bertemu Wafid, Lisa, Paul Nelwan, Win Soehardjo, Sonny, Asep, Komisaris PT Metaphora Solusi Global (MSG) Muhammad Arifin dan Ida Bagus Wirahadi dari PT Adhi Karya (AK). PT MSG memaparkan desain proyek yang tidak sesuai dengan kondisi tanah Hambalang.
Menurut Anwar, Wafid tetap memaparkan desain itu di hadapan Menpora Andi Alfian Mallarangeng. Wafid akhirnya memakai master plan PT MSG. Berdasarkan desain PT MSG, diperoleh angka Rp1,175 trilun untuk fisik bangunan, biaya konsultasi perencana, manajemen konstruksi, dan Rp1,4 triliun untuk biaya peralatan.
Deddy meminta Asep menyampaikan hasil penghitungan RAB kepada Staf Marketing PT AK Ida Bagus Wirahadi. Anwar melanjutkan, Deddy juga meminta Lisa dan Rio Wilarso melakukan korespondensi email dengan PT AK, PT MSG, PT Yodya Karya (YK), dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCM) selama proses persiapan lelang.
Demi menyelesaikan status tanah Hambalang, Wafid meminta M Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang membantu pengurusan di BPN. Anas yang ketika menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR memerintahkan anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono mengurus hak pakai tanah untuk pembangunan P3SON Hambalang.
Ignatius berhasil mengurus hak pakai atas tanah Hambalang. Fotocopy SK Kepala BPN No.1/HP/BPN/2010 tanggal 6 Januari diserahkan Anas kepada Nazaruddin. Anwar mengungkapkan, dalam pengurusan tanah tersebut, Nazaruddin dan Rosa telah menyerahkan uang Rp3 miliar kepada Kepala BPN Joyo Winoto.
Setelah mendapat SK Kepala BPN, Andi dan Wafid bertemu sejumlah anggota Fraksi Demokrat dari Komisi X DPR dan Banggar, yakni Mahyuddin, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Nazaruddin untuk membahas program-program Kemenpora. Mereka kembali bertemu di restoran Jepang, Gedung Arcadia Plaza Senayan.
Sekitar Januari 2010, Kemenpora mengajukan usulan penambahan anggaran P3SON Hambalang sebesar Rp625 miliar dalam APBN-P 2010. Tanpa melalui proses dengar pendapat, Mahyuddin selaku pimpinan Komisi X DPR dan Tim Pokja menandatangani persetujuan penambahan anggaran Hambalang Rp150 miliar.
Dengan disetujuinya penambahan anggaran, jumlah anggaran untuk pembangunan P3SON Hambalang menjadi Rp275 miliar. “Wafid melalui Paul Nelwan meminta uang Rp500 juta kepada PT AK dan Rp100 juta dari Poniran untuk diserahkan kepada Mahyuddin saat Kongres Partai Demokrat di Bandung,” ujar Anwar.
Pasca pengesahan APBN-P Kemenpora tahun anggaran 2010, Deddy mengajukan agar proyek Hambalang dilaksanakan dengan kontrak multiyears. Permohonan itu diajukan berdasarkan surat Wafid atas sepersetujuan Andi. Deddy juga melampirkan RAB Rp2,5 triliun dalam permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Untuk melengkapi permohonan multiyears ke Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deddy melampirkan pendapat teknis yang ditandatangani Deputi Kementerian Pekerjaan Umum. Deddy memerintahkan Arifin menggunakan uang Rp135 juta pemberian PT AK untuk diberikan kepada sejumlah pejabat di Kemen PU.
Namun, menurut Anwar, proses lelang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Deddy telah menentukan PT YK, PT CCM, dan PT AK masing-masing sebagai pemenang lelang. Deddy meminta Teuku Bagus Mokhamad Noor dari PT AK selaku calon pemenang lelang jasa konstruksi memberikan fee 18 persen yang diminta Choel Mallarangeng, adik Andi.
Teuku Bagus menyepakati realisasi fee 18 persen akan diberikan melalui Machfud Suroso. Deddy akhirnya menandatangani kontrak senilai Rp1,077 triliun dan Rp246,238 miliar.dengan Teuku Bagus selaku Lead Firm KSO Adhi-Wika pada 10 Desember 2010. Namun, Teuku Bagus malah mengalihkan pekerjaan ke sejumlah perusahaan.
Hakim anggota Ugo menyebut, Teuku Bagus mengalihkan pekerjaan jasa konstruksi Hambalang kepada PT Dutasari Citra Laras, PT Global Daya Manunggal, PT Aria Lingga Perkasa, dan 36 perusahaan lainnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 32 Keppres No.80 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (3) huruf f Pepres No.8 Tahun 2006.
Ugo menilai perbuatan Deddy telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi, seperti PT YK, PT MSG, PT CMM, KSO Adhi-Wika, PT Dutasari Citra Laras, PT Global Daya Manunggal (GDM), PT Aria Lingga Perkasa, serta perusahaan-perusahaan atau perorangan yang menjadi subkontraktor dalam proyek Hambalang.
Perbuatan Deddy juga telah menguntungkan orang lain, yaitu Andi melalui Choel, Wafid, Anas, Mahyuddin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Lisa Lukitawati Isa, dan Anggraeni Dewi. Selain itu, Deddy juga mengetahui jika sejumlah uang yang diterima Kemenpora dari rekanan digunakan untuk kepentingan operasional Kemenpora.
Sementara, Deddy hanya menikmati uang Rp300 juta. Uang Rp1 miliar yang diberikan PT AK kepada Deddy digunakan Arifin untuk membayar ganti rugi yang diminta para penggarap tanah di lokasi proyek Hambalang. Uang Rp100 juta yang diperoleh dari Lisa digunakan untuk membayar retribusi IMB proyek Hambalang.
Dari sejumlah uang yang diberikan kepada Kemenpora, ada yang dipergunakan untuk keperluan operasional Kemenpora, THR, protokoler Menpora, akomodasi dan tiket pertandingan piala AFF di Senayan dan Malaysia, serta pertandingan tim Machester United untuk rombongan Kemenpora dan anggota Komisi X DPR.
“Dengan demikian, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi telah terpenuhi,” tutur Ugo.
Di Luar Nalar
Setelah pembacaan putusan, Deddy masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Sama halnya dengan penuntut umum I Kadek Wiradana. Usai sidang, Deddy mengaku shock karena putusan majelis di luar nalar dan pengetahuan hukumnya. Deddy tidak mengerti mengapa majelis menjatuhkan putusan enam tahun penjara.
Deddy mempertanyakan ada yang dijadikan majelis sebagai dasar untuk menghukumnya. Pasalnya, apa yang Deddy alami tidak sesuai dengan uraian putusan majelis. Contohnya, Deddy disebut memimpin rapat di sebuah hotel. “Orang saya nggak pernah memimpin kok. Saudara Sonny juga ngarang. Nggak kenal saya,” terangnya.
Ia membantah telah menerima Rp300 juta. Menurut Deddy, untuk apa mengkorupsi uang Rp300 juta? Anggaran proyek Hambalang yang mencapai Rp2,5 trilun sangat tidak sepadan dengan Rp300 juta. Kemudian, terkait pemberian fee 18 kepada Andi melalui Choel, Deddy hanya mengaku mengantar titipan tanpa mengetahui titipan itu berisi uang.
Kalaupun ada kesalahan Deddy, mungkin karena Deddy ditunjuk sebagai PPK tunggal untuk mengelola anggaran berjumlah trilunan. Deddy menyatakan sebenarnya penunjukan sebagai PPK hanya tiga bulan. “Setiap saya tanda tangan, selalu tanya ke staf, ini sudah sesesuai ketentuan nggak. Apa kesalahan saya?” tanyanya.
Pengacara Deddy, Rudy Alfonso menambahkan, selama kepemimpinan Adhyaksa Dault di Kemenpora tidak pernah ada anggaran sampai triliunan. Artinya anggaran sekian besar tersebut ada yang menukangi di Kemenpora. “Itu sudah dijelaskan semua di persidangan. Ada orang yang mengaku sudah memberi Rp20 miliar untuk Kemenpora,” katanya.
Secara logika, kontrak multiyears tidak mungkin lolos karena persyaratannya tidak terpebuhi. Namun, menurut Rudy, faktanya permohonan kontrak multiyears bisa lolos juga. Anggaran itu digelontorkan di akhir tahun melalui APBN-P karena tidak bisa terserap. Akhirnya diakalilah dengan menggunakan kontrak multiyears.
Majelis juga menghukum Deddy dengan pidana tambahan uang pengganti. “Terdakwa dihukum membayar uang pengganti sebanyak-banyakan sesuai dengan yang dinikmati sebesar Rp300 juta,” kata Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto saat membacakan amar putusan, Selasa (11/3).
Apabila Deddy tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Deddy akan akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika harta benda Deddy tidak mencukupi, Deddy harus menjalani pidana penjara selama enam bulan.
Putusan ini lebih ringan dari tuntutan penuntut umum KPK yang meminta majelis hakim menghukum Deddy dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp300 juta.
Amin menyatakan Deddy terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Deddy dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek P3SON Hambalang.
Akibat perbuatan Deddy, menurut Amin, negara dirugikan Rp463,668 miliar berdasarkan penghitungan BPK. Deddy terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp300 juta, serta memperkaya orang lain dan korporasi, termasuk mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng Rp4 miliar dan AS$550 ribu.
Putusan itu dijatuhkan setelah majelis mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan. Perbuatan Deddy dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Namun, Deddy bersikap sopan, masih memiliki tanggungan, serta pernah mendapatkan penghargaan sebagai pegawai teladan di Kemenpora.
Hakim anggota Anwar menguraikan, berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, seluruh unsur dakwaan kedua telah terpenuhi. Deddy selaku PPK terbukti mengatur perencanaan lelang hingga pelaksanaan proyek P3SON Hambalang tahun 2010-2011 agar pengadaan dimenangkan perusahaan-perusahaan yang dikehendakinya.
Awalnya, Deddy mengetahui adanya usulan penggunaan anggaran Rp125 miliar P3SON. Dalam mempersiapkan pembangunan P3SON, Sesmenpora Wafid Muharam menunjuk Deddy sebagai koordinator tim asistensi yang beranggotakan Tommy Apriantono (Dosen ITB) dan Lisa Lukitawati Isa (CV Rifa Medika).
Setelah dianalisa, Sonny Anjangsono dari PT Biro Insinyur Eksakta (BIE) menemukan permasalahan atas kondisi tanah Hambalang. Namun, Deddy meminta Sonny agar tidak menakut-nakuti Wafid. Kemudian, Wafid meminta Sonny membuat Rencana Aanggaran Belanja (RAB) senilai Rp2,5 triliun dengan rencana pembangunan multiyears.
Merasa mencium adanya “bau tak sedap” dalam proyek Hambalang, Sonny dan Ida Nuraida dari PT BIE mundur. Deddy lalu bertemu Wafid, Lisa, Paul Nelwan, Win Soehardjo, Sonny, Asep, Komisaris PT Metaphora Solusi Global (MSG) Muhammad Arifin dan Ida Bagus Wirahadi dari PT Adhi Karya (AK). PT MSG memaparkan desain proyek yang tidak sesuai dengan kondisi tanah Hambalang.
Menurut Anwar, Wafid tetap memaparkan desain itu di hadapan Menpora Andi Alfian Mallarangeng. Wafid akhirnya memakai master plan PT MSG. Berdasarkan desain PT MSG, diperoleh angka Rp1,175 trilun untuk fisik bangunan, biaya konsultasi perencana, manajemen konstruksi, dan Rp1,4 triliun untuk biaya peralatan.
Deddy meminta Asep menyampaikan hasil penghitungan RAB kepada Staf Marketing PT AK Ida Bagus Wirahadi. Anwar melanjutkan, Deddy juga meminta Lisa dan Rio Wilarso melakukan korespondensi email dengan PT AK, PT MSG, PT Yodya Karya (YK), dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCM) selama proses persiapan lelang.
Demi menyelesaikan status tanah Hambalang, Wafid meminta M Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang membantu pengurusan di BPN. Anas yang ketika menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR memerintahkan anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono mengurus hak pakai tanah untuk pembangunan P3SON Hambalang.
Ignatius berhasil mengurus hak pakai atas tanah Hambalang. Fotocopy SK Kepala BPN No.1/HP/BPN/2010 tanggal 6 Januari diserahkan Anas kepada Nazaruddin. Anwar mengungkapkan, dalam pengurusan tanah tersebut, Nazaruddin dan Rosa telah menyerahkan uang Rp3 miliar kepada Kepala BPN Joyo Winoto.
Setelah mendapat SK Kepala BPN, Andi dan Wafid bertemu sejumlah anggota Fraksi Demokrat dari Komisi X DPR dan Banggar, yakni Mahyuddin, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Nazaruddin untuk membahas program-program Kemenpora. Mereka kembali bertemu di restoran Jepang, Gedung Arcadia Plaza Senayan.
Sekitar Januari 2010, Kemenpora mengajukan usulan penambahan anggaran P3SON Hambalang sebesar Rp625 miliar dalam APBN-P 2010. Tanpa melalui proses dengar pendapat, Mahyuddin selaku pimpinan Komisi X DPR dan Tim Pokja menandatangani persetujuan penambahan anggaran Hambalang Rp150 miliar.
Dengan disetujuinya penambahan anggaran, jumlah anggaran untuk pembangunan P3SON Hambalang menjadi Rp275 miliar. “Wafid melalui Paul Nelwan meminta uang Rp500 juta kepada PT AK dan Rp100 juta dari Poniran untuk diserahkan kepada Mahyuddin saat Kongres Partai Demokrat di Bandung,” ujar Anwar.
Pasca pengesahan APBN-P Kemenpora tahun anggaran 2010, Deddy mengajukan agar proyek Hambalang dilaksanakan dengan kontrak multiyears. Permohonan itu diajukan berdasarkan surat Wafid atas sepersetujuan Andi. Deddy juga melampirkan RAB Rp2,5 triliun dalam permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Untuk melengkapi permohonan multiyears ke Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deddy melampirkan pendapat teknis yang ditandatangani Deputi Kementerian Pekerjaan Umum. Deddy memerintahkan Arifin menggunakan uang Rp135 juta pemberian PT AK untuk diberikan kepada sejumlah pejabat di Kemen PU.
Namun, menurut Anwar, proses lelang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Deddy telah menentukan PT YK, PT CCM, dan PT AK masing-masing sebagai pemenang lelang. Deddy meminta Teuku Bagus Mokhamad Noor dari PT AK selaku calon pemenang lelang jasa konstruksi memberikan fee 18 persen yang diminta Choel Mallarangeng, adik Andi.
Teuku Bagus menyepakati realisasi fee 18 persen akan diberikan melalui Machfud Suroso. Deddy akhirnya menandatangani kontrak senilai Rp1,077 triliun dan Rp246,238 miliar.dengan Teuku Bagus selaku Lead Firm KSO Adhi-Wika pada 10 Desember 2010. Namun, Teuku Bagus malah mengalihkan pekerjaan ke sejumlah perusahaan.
Hakim anggota Ugo menyebut, Teuku Bagus mengalihkan pekerjaan jasa konstruksi Hambalang kepada PT Dutasari Citra Laras, PT Global Daya Manunggal, PT Aria Lingga Perkasa, dan 36 perusahaan lainnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 32 Keppres No.80 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (3) huruf f Pepres No.8 Tahun 2006.
Ugo menilai perbuatan Deddy telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi, seperti PT YK, PT MSG, PT CMM, KSO Adhi-Wika, PT Dutasari Citra Laras, PT Global Daya Manunggal (GDM), PT Aria Lingga Perkasa, serta perusahaan-perusahaan atau perorangan yang menjadi subkontraktor dalam proyek Hambalang.
Perbuatan Deddy juga telah menguntungkan orang lain, yaitu Andi melalui Choel, Wafid, Anas, Mahyuddin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Lisa Lukitawati Isa, dan Anggraeni Dewi. Selain itu, Deddy juga mengetahui jika sejumlah uang yang diterima Kemenpora dari rekanan digunakan untuk kepentingan operasional Kemenpora.
Sementara, Deddy hanya menikmati uang Rp300 juta. Uang Rp1 miliar yang diberikan PT AK kepada Deddy digunakan Arifin untuk membayar ganti rugi yang diminta para penggarap tanah di lokasi proyek Hambalang. Uang Rp100 juta yang diperoleh dari Lisa digunakan untuk membayar retribusi IMB proyek Hambalang.
Dari sejumlah uang yang diberikan kepada Kemenpora, ada yang dipergunakan untuk keperluan operasional Kemenpora, THR, protokoler Menpora, akomodasi dan tiket pertandingan piala AFF di Senayan dan Malaysia, serta pertandingan tim Machester United untuk rombongan Kemenpora dan anggota Komisi X DPR.
“Dengan demikian, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi telah terpenuhi,” tutur Ugo.
Di Luar Nalar
Setelah pembacaan putusan, Deddy masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Sama halnya dengan penuntut umum I Kadek Wiradana. Usai sidang, Deddy mengaku shock karena putusan majelis di luar nalar dan pengetahuan hukumnya. Deddy tidak mengerti mengapa majelis menjatuhkan putusan enam tahun penjara.
Deddy mempertanyakan ada yang dijadikan majelis sebagai dasar untuk menghukumnya. Pasalnya, apa yang Deddy alami tidak sesuai dengan uraian putusan majelis. Contohnya, Deddy disebut memimpin rapat di sebuah hotel. “Orang saya nggak pernah memimpin kok. Saudara Sonny juga ngarang. Nggak kenal saya,” terangnya.
Ia membantah telah menerima Rp300 juta. Menurut Deddy, untuk apa mengkorupsi uang Rp300 juta? Anggaran proyek Hambalang yang mencapai Rp2,5 trilun sangat tidak sepadan dengan Rp300 juta. Kemudian, terkait pemberian fee 18 kepada Andi melalui Choel, Deddy hanya mengaku mengantar titipan tanpa mengetahui titipan itu berisi uang.
Kalaupun ada kesalahan Deddy, mungkin karena Deddy ditunjuk sebagai PPK tunggal untuk mengelola anggaran berjumlah trilunan. Deddy menyatakan sebenarnya penunjukan sebagai PPK hanya tiga bulan. “Setiap saya tanda tangan, selalu tanya ke staf, ini sudah sesesuai ketentuan nggak. Apa kesalahan saya?” tanyanya.
Pengacara Deddy, Rudy Alfonso menambahkan, selama kepemimpinan Adhyaksa Dault di Kemenpora tidak pernah ada anggaran sampai triliunan. Artinya anggaran sekian besar tersebut ada yang menukangi di Kemenpora. “Itu sudah dijelaskan semua di persidangan. Ada orang yang mengaku sudah memberi Rp20 miliar untuk Kemenpora,” katanya.
Secara logika, kontrak multiyears tidak mungkin lolos karena persyaratannya tidak terpebuhi. Namun, menurut Rudy, faktanya permohonan kontrak multiyears bisa lolos juga. Anggaran itu digelontorkan di akhir tahun melalui APBN-P karena tidak bisa terserap. Akhirnya diakalilah dengan menggunakan kontrak multiyears.
