Sekitar dua dekade lalu, ketika istilah audit hukum belum familier bagi banyak praktisi, sejumlah orang di Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) mulai memperkenalkan gagasan tentang pentingnya profesi auditor hukum dalam sistem kepatuhan di Indonesia. Upaya tersebut berjalan perlahan, tetapi konsisten sejak 2004—melalui sejumlah pendidikan, sertifikasi, hingga inisiatif membangun legitimasi di tingkat nasional.
Komitmen ini kembali ditegaskan dalam acara Halalbihalal dan Peluncuran Buku Audit Hukum: Pedoman Praktis Certified Legal Auditor yang digelar ASAHI di Hotel Le Méridien Jakarta, Selasa (5/5). Ajang silaturahmi setelah Idulfitri ini sekaligus menjadi momen organisasi, untuk membicarakan kembali perkembangan profesi auditor hukum yang kini, mulai mendapat perhatian yang lebih luas.
Dalam sambutannya, Presiden ASAHI, Harvardy M. Iqbal, mengakui halalbihalal tahun ini berlangsung setelah bulan Syawal lewat. Namun, menurutnya, momen itu tetap penting karena para anggota jarang memiliki kesempatan berkumpul di luar agenda organisasi. “Kalau tidak ada acara halal bihalal, sepertinya kita jarang bertemu. Biasanya bertemu hanya saat acara perpanjangan sertifikat saja,” ujarnya.
Itu sebabnya, halalbihalal kali ini, digabungkan dengan agenda perpanjangan sertifikat kompetensi auditor hukum. Harvardy menjelaskan, kehadiran peserta dalam acara ini juga dihitung sebagai kredit upgrading, sehingga peserta tidak lagi perlu mengikuti pelatihan terpisah. Skema ini, disebut-sebut untuk memudahkan anggota, sekaligus menjaga kesinambungan kompetensi profesi.
“Momentum halalbihalal bukan sekadar tradisi, tetapi merupakan ruang refleksi bagi kita semua untuk memperkuat tali silaturahmi, memperbaiki niat, dan mempertegas kembali komitmen kita sebagai auditor hukum untuk menjaga integritas, profesionalitas, serta kontribusi nyata terhadap kepatuhan hukum,” Harvardy menambahkan.
Melanjutkan Semangat Organisasi
Pembahasan mengenai profesi auditor hukum belakangan kembali menguat setelah pemerintah mulai menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum sejak 2024. Rancangan tersebut memuat sejumlah hal, mulai dari legalitas auditor hukum, standar kompetensi, hingga kewajiban audit hukum tahunan bagi badan usaha maupun badan hukum.
Meski masih dalam tahap pembahasan, ASAHI melihatnya sebagai perkembangan penting bagi profesi auditor hukum yang selama ini bergerak dalam ruang praktik yang cukup terbatas.
















