Hanya Tiga Berkas Simulator yang Dilimpahkan ke KPK

Dalam menengahi perseteruan KPK-Polri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan tiga solusi. Solusi pertama mengenai lembaga yang paling berwenang menangani kasus simulator SIM. Kedua mengenai penugasan penyidik Polri di KPK. Dan ketiga mengenai kasus dugaan penganiayaan dengan tersangka Kompol Novel Baswedan.

Presiden berpandangan, KPK adalah lembaga yang paling berwenang untuk menyidik kasus simulator. Amanat Presiden ini disikapi Kapolri Timur Pradopo dengan legowo. Kadiv Humas Mabes Polri Suardi Halius mengatakan penyidik akan segera menyerahkan penyidikan tiga tersangka kasus Simulator ke KPK.

Ketiga tersangka itu adalah Wakakorlantas Mabes Polri Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang. “Sedangkan dua tersangka lain, Kompol LG (Legimo Pudjo Sumarto) dan AKBP TR (Teddy Rusmawan) masih ditangani Polri," kata Suhardi.

Suhardi melanjutkan, penyidik Bareskrim Mabes Polri tengah menyiapkan berkas tiga tersangka simulator untuk diserahkan ke KPK. Selain itu, penyidik juga akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan pengadilan. Penahanan ketiga tersangka pun telah diperpanjang.

Terhadap rencana Polri melakukan pelimpahan ke KPK, Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan sudah sepatutanya Polri menindaklanjuti amanat Presiden. “Jadi tindak lanjut amanat Presiden bisa langsung dilakukan Polri dengan menyerahkan penanganan kasus tersebut ke KPK,” ujarnya.

Darmono mengatakan Kejaksaan selaku penuntut umum juga taat azas sejalan dengan amanat yang disampaikan Presiden. Hanya saja, Kejaksaan masih akan membahas mekanisme seperti apa yang akan dilakukan, mengingat SPDP dan berkas lima tersangka Simulator sudah pernah dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Nanti mekanismenya akan dibahas secara internal dulu. Itu masih akan dievaluasi lebih lanjut, langkah hukum apa yang akan kami tempuh. Sampai saat ini berkas simulator belum dikembalikan lagi kepada kami. Makanya, tunggu dulu,” tutur Darmono seraya mendukung langkah cepat Polri dalam menindaklanjuti amanat Presiden.

Sementara, Juru Bicara KPK Johan Budi mengapresiasi langkah Polri yang akan melimpahkan tiga tersangka sama dengan lembaganya. Dia menjelaskan, hal-hal teknis mengenai pelimpahan dan masa tahanan yang sudah dijalani para tersangka tentu dibahas dalam pembicaraan koordinasi KPK dan Polri.

Menurut Johan, koordinasi sangat penting dilakukan demi mencari solusi yang tepat. Pembicaraan tim teknis KPK dan Polri tentu akan melibatkan unsur Kejaksaan Agung (Kejagung) karena berkas yang dilimpahkan ke KPK hanya sebagian. Selain itu, ketiga institusi akan membahas mengenai pembaharuan Memorandum of Understanding (MoU).

Pembaharuan MoU ini sempat disinggung Presiden dalam pidatonya. Johan menambahkan permasalahan SDM penyidik Polri yang bertugas di KPK akan dibahas juga dalam rapat koordinasi. Biro Hukum KPK nantinya akan duduk bersama dengan tim dari Polri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

Win win solution
Pengamat Kepolisian Novel Ali menganggap solusi yang disampaikan Presiden untuk menengahi konflik KPK dan Polri merupakan sebuah win win solution. Menurutnya, sikap Presiden itu bukan karena sekedar tergiring opini publik yang membela KPK, tetapi memang karena merasa kecewa dengan tindakan sejumlah perwira Polri.

"Saya melihat Presiden sangat serius dalam menyampaikan pidatonya. Sangat terlihat bahwa Presiden kecewa dengan Polri. Kalau sampai (Polri) membangkang, maka akan menjadi preseden buruk bagi Polri dan memperburuk citra institusi itu di mata masyarakat,” terang Novel.

Oleh karena itu, mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini mernyarankan agar pimpinan Polri menjalankan arahan Presiden. Secara garis besar ada beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya. Pertama, Presiden menyatakan KPK sebagai lembaga yang paling tepat umenangani kasus Simulator.

Kedua, Presiden menilai penanganan kasus kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang diduga melibatkan Novel Baswedan sangat tidak tepat waktu dan caranya karena sudah terjadi delapan tahun lalu. Novel berpendapat, secara tersirat Presiden menginstruksikan agar pengusutan kasus Novel dihentikan.

Presiden juga mempertanyakan upaya revisi UU KPK yang tengah dilakukan DPR. Presiden meminta DPR menjelaskan tujuan revisi UU KPK. Jangan sampai revisi UU KPK justru memperlemah KPK. Terakhir, Presiden menyerukan agar KPK-Polri memperbarui nota kesepahaman (MoU) dan melakukan penataan penyidik Polri yang ada di KPK.