Pemerintah dinilai lepas tanggung jawab terhadap petani transmigran. Mereka dibiarkan kehilangan sumber mata pencaharian utama mereka sebagai petani.
Demikian pernyataan koalisi LSM yang terdiri dari Elsam, Walhi, TUK, Kontras, dan KPA seperti dikutip dari situs www.walhi.or.id, Jumat (20/9).
Pada kesempatan itu, salah satu transmigran, Ujang W, warga desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi menceritakan nasib mereka. Dia menyampaikan, dia dan beberapa transmigran ditempatkan untuk memanfaatkan lahan dalam wilayah desa guna menjadi lahan pangan dan perkebunan produktif.
Namun harapan mereka pupus. Bahkan dibuat tak berdaya, karena ekspansi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit dan HTI. Ekspansi itu menyebabkan para transmigran menghadapi konflik berkepanjangan ketika lahan lahan pertanian yang telah dikelola dirampas oleh perusahaan perkebunan. “Bahkan, dikemudian hari, HGU para transmigran ternyata berada di kecamatan lain,” paparnya.
Padahal, saat mereka datang hingga konflik muncul, para transmigran tanpa dibekali dokumen berupa surat keputusan dan peta transmigrasi. Karena ketiadaan dokumen tersebut, perlawanan para transmigran menjadi tidak berkekuatan dan merelakan tanahnya digusur.
Derita para transmigran dibenarkan Tamin, Kepala Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpai Ilir Kabupaten Muaro Jambi. Pada kesempatan sama dia mengatakan selain kehilangan tanah sejak 2008, para trransmigran juga harus membayar kredit lahan plasma yang tak pernah mereka dapatkan.
Di desa tersebut, urai Tamin, para transmigran dijanjikan mendapatkan kebun plasma seluas 1.200 ha. Tapi, hanya diberikan 975 ha. Sisanya seluas 225 ha tidak terrealisasi hingga saat ini.
















