Terhadap 975 ha, perusahaan perkebunan tidak seutuhnya diberikan menjadi hak warga. Setiap bulan warga hanya menerima hasil melalui koperasi setelah dikurangi beberapa potongan oleh perusahaan. Termasuk kredit untuk 225 ha yang tidak pernah diserahkan ke warga.
“Masyarakat hanya menerima Rp500 ribu per hektar. Sedangkan para transmigran sudah membayar kredit Rp14 miliar dari total utang Rp35 miliar sejak 2008. Setelah dicek utang masih Rp34 miliar,” tutur Tamin.
Zenzi Suhadi, Pengkampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi menguraikan, perkebunan monokultur di Indonesia didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan HTI. Dia mencatat laju ekspansi kedua jenis perkebunan ini melonjak 10 tahun terkahir cukup tinggi.
Pada 2004 HTI masih seluas 5,9 juta hektare (ha) dan menjadi 10,4 juta ha pada 2010. Perkebunan kelapa sawit sendiri dari 5,4 juta ha pada 2004 menjadi 12,5 juta ha pada 2012.
Dia menambahkan, akibat konflik tersebut setidaknya lebih dari seorang petani ditangkap setiap hari akibat mempertahankan tanah atau lingkungan. “Ini menujukkan betapa sulit petani mendapatkan sepetak tanah untuk bertani.”
Luas daratan Indonesia yang mencapai 192 juta ha, lanjut Zenzi sepertinya masih terlalu sempit untuk bisa menjamin kehidupan rakyat agar bisa tenang dengan bertani. Tetapi perlakuan berbeda didapatkan pengusaha.
Walhi mencatat satu pergeseran kepemilikan dan penguasaan tanah 10 tahun terakhir mencapai rata-rata 5,6 juta ha per tahun. Dimana sejak tahun 2004 sampai dengan 2012 tercatat 56 juta ha hutan Indonesia bergeser kekuasaannya dari rakyat dan negara ke pengusaha perkebunan sawit, HPH, HTI dan perusahaan tambang.
















