Hari malah sempat mengritik radiogram yang dibuat Oentarto dan menyatakan bahwa ada beberapa kejanggalan dalam radiogram tersebut. Salah satunya adalah karena radiogram itu menyebutkan spesifikasi teknis mobil pemadam kebakaran yang harus dibeli oleh daerah. Selain itu pada bagian penutup radiogram tak tercantum klausul “pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Selain itu, Hari juga mengaku tidak pernah menerima suap dari Hengky. Namun Hari mengakui bahwa berdasarkan pemberitahuan dari penyidik KPK memang ada uang mengalir dari Hengky ke pengusaha interior yang sedang mengerjakan rumah anaknya. Namun ia menyangkal bahwa aliran dana itu terjadi atas permintaan dan sepengatahuan dirinya. Menurut penyidik KPK, lanjut Hari, uang yang masuk ke rekening pengusaha interior itu sebesar Rp495 juta.
Hari menyatakan bahwa dirinya sudah memberikan sejumlah uang kepada anaknya untuk pembayaran hasil kerja pengusaha interior tersebut atas rumah milik anak Hari. Setelah penyerahan uang itu kepada anaknya, Hari mengaku tidak tahu menahu lagi tentang pembayaran sehingga tidak menyadari bahwa yang melakukan pelunasan adalah Hengky. Demikian juga anaknya yang menurutnya sedang sibuk sekolah di luar negeri mungkin karena kesibukannya juga tidak menyadari kejanggalan tersebut.
Menanggapi kesaksian Hari ini, pengacara Oentarto, Firman Wijaya merasakan banyak keanehan. “Buat kita ini aneh. Semua saksi yang ada di persidangan ini menjelaskan bahwa Hengky Samuel Daud itu orang yang dikenalkan oleh Pak Hari Sabarno kepada para Bupati dan Walikota. Jadi pertanyaannya apa motivasi dari para bupati dan walikota berbohong mengenai hal ini?”
“Ini bisa menjadi soal penting untuk mengetahui sebenarnya sejauh mana Pak Hari Sabarno ini memang memberi ruang? Karena majelis hakim tadi mengatakan memberi persetujuan tidak hanya tertulis tapi pembiaran pun bisa terjadi. Ini kan sebuah potret yang harus bisa memperjelas dan sejatinya dalam proses pemeriksaan tadi dalam dokumen sudah maksimal, bahwa semua saksi sudah mengatakan bahwa ini dokumen resmi Departemen Dalam Negeri dan bentuknya dimaknai sebagai perintah. Perintah itu melihat simbolnya. Siapa? Departemen Dalam Negeri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri,” lanjut Firman.
Firman juga menyatakan bahwa perhatian Hari dalam kasus ini cukup terlambat. “Menteri itu top level dari bidang administrasi kementrian dalam negeri. Bukan Dirjen. Dirjen hanya staf pembantu pelaksaan fungsi tugas kementrian.”
Mengenai kritik Hari terhadap radiogram oentarto, Firman menyatakan bahwa itu hanya penilaian pribadi saja. “Ukurannya harus jelas, kenyataannya dokumen itu tidak pernah diragukan otentisitasnya maupun impelementasinya di daerah. Itu jelas. Para kepala daerah menganggap itu sebagai perintah resmi,” tutup Firman.
