Haris Surahman Didakwa Menyuap Wa Ode Rp6,25 M
Berita

Haris Surahman Didakwa Menyuap Wa Ode Rp6,25 M

Terdakwa turut serta memberikan suap agar Wa Ode mengusahan empat kabupaten sebagai penerima DPID tahun anggaran 2011.

NOV
Bacaan 2 Menit
Haris Surahman Didakwa Menyuap Wa Ode Rp6,25 M
Hukumonline

Seorang lagi terdakwa korupsi alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/12). Haris Andi Surahman alias Haris Surahman Manab dianggap turut serta bersama-sama Fadh El Fouz memberikan atau menjanjikan Rp6,25 miliar kepada anggota DPR, Wa Ode Nurhayati.

Penuntut umum KPK, I Kadek Wiradana mengatakan, Haris didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a subsidair Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Terdakwa memberikan suap supaya Wa Ode mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa sebagai penerima DPID tahun anggaran 2011,” katanya.

Kadek menguraikan, peristiwa penyuapan terkait alokasi DPID Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah ini berawal sekitar September 2010. Haris melakukan pertemuan dengan Fadh di Gedung Sekretariat DPP Golkar. Ketika itu, Fadh menyampaikan akan ada pembahasan alokasi DPID oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Haris diminta Fadh untuk mencarikan anggota Banggar yang dapat mengupayakan agar Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah sebagai penerima alokasi DPID tahun anggaran 2011. Haris menyanggupi permintaan Fadh. Selanjutnya, Haris menghubungi Syarif Achmad selaku staf Wa Ode Nurhayati (WON) Center.

Setelah berhasil menghubungi Syarif, Haris meminta tolong agar Syarif dapat memfasilitasi keinginan Fadh untuk melakukan pertemuan dengan Wa Ode. Beberapa hari kemudian, Haris melakukan pertemuan dengan Syarif dan Wa Ode di restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat. Haris menyampaikan permintaan Fadh kepada Wa Ode.

Menanggapi permintaan Fadh, Wa Ode menyanggupi dan meminta masing-masing daerah menyiapkan proposal. Sekitar awal Oktober 2010, Fadh kembali menyampaikan keinginannya di Gedung DPR agar ketiga kabupaten tersebut diupayakan Wa Ode sebagai daerah penerima DPID dengan alokasi masing-masing Rp40 miliar.

Kadek melanjutkan, atas permintaan Fadh, Wa Ode meminta komitmen fee enam persen dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah. “Fadh lalu menghubungi seorang pengusaha di Aceh, Zamzami untuk menyiapkan proposal dan menyediakan dana Rp7,34 miliar sebagaimana permintaan Wa Ode,” ujarnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info