Trimedya yakin Harjono tidak perlu lagi beradaptasi dengan hakim konstitusi lain. Sebelumnya pernah menjadi hakim konstitusi periode 2003-2008. Ke depan kami harapkan kualitasnya, dan kami tetap mengkritisi mereka sebagai mitra komisi III.
Trimedya menambahkan, bahwa perlu jadi perhatian DPR mengenai fit and propertest ini. Karena sudah diumumkan pada tiga koran nasional, artinya jangan sampai ada pengunduran diri lagi setelah ada calon terpilih nantinya. Karena sudah banyak dana yang dikeluarkan untuk melakukan fit and propertest ini, katanya.
Ia juga menyatakan sedikitnya antusias yang datang dari masyarakat untuk posisi hakim konstitusi ini. Karena dari iklan yang ditayangkan di tiga koran nasional, hanya empat yang mendaftar menjadi calon hakim. Empat lainnya meupakan calon hakim yang tidak lolos pada periode lalu. Secara kuantitas delapan diambil satu sudah baik, ujarnya.
Anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari mendukung kemenangan Harjono. Sejak awal Eva memang menginginkan sistem urut kacang, bukan fit and propertest. Kalau sistem urut kacang yang dipakai, otomatis Harjono melenggang ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kala itu tak semua anggota Dewan sepakat. Karena itu, dijalankanlah mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Yang pasti senang atas kemenangan ini, karena jangan semua hakim konstitusi dipenuhi oleh politisi, akademisi juga harus mengisi kursi hakim ini, katanya.
Pengawas Hakim MK
Calon hakim Adil Pranadjaja yang mendapatkan kesempatan pertama mengatakan, bahwa harus ada pengawasan dari pihak luar kepada MK supaya ada shift balance. Yang paling berwenang adalah Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi, katanya.
Berbeda dengan sebelumnya, calon hakim Mochamad Isnaeni Ramadhan mengatakan, dalam UUD 1945, tercantum secara tegas bahwa KY mengawasi hakim konstitusi jika dikaitkan ke MK. Artinya MK sendiri punya lembaga pengawasan sendiri, yaitu majelis kehormatan. Ini sesuai dengan kode etik MK, katanya.
Menurutnya, MK memiliki kewenangan mengatur dan menjaga melebihi yang dimohonkan. Dari kewenangan tersebut, menurutnya, ultra petitum dapat dilakukan MK secara terbatas. Artinya, ada dua kewenangan yang diberikan MK, yakni konstitusional yang dilanggar, dan secara parsial dalam hal sengketa antar lembaga, ujarnya.
