Harkristuti melihat, proses legislasi selama ini tidak dilandasai oleh parameter yang konkret dalam menentukan dalam menentukan ancaman pidana. Mestinya, legislator harus melihat makna pidana dan konsep pemidanaan. Apakah dijatuhkan semata-mata sebagai harga yang harus dibayar si pelaku atau memiliki tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelakunya sendiri.
Falsafah pemidanaan
Masalah inkonsistensi dan ketidakpastian hukum telah mendapat prioritas utama yang harus diperbaiki, antara lain dalam program Komisi Hukum Nasional (KHN) 2001. Konsekuensinya, pengadilan dan aparat hukum harus berbenah diri. Namun, Tuti mengingatkan bahwa pengadilan bukan penyebab satu-satunya penyebab kehancuran penegakan hukum di Indonesia.
Peran lembaga legislatif tidak kalah penting karena lembaga inilah yang merepresentasikan jiwa dan kehendak rakyat. Celakanya, lembaga legislatif pun kurang memperhatikan falsafah pemidanaan saat menyusun suatu undang-undang yang mengandung unsur ancaman pidana. Padahal semestinya, falsafah pemidaan, harus mendasari kebijakan pidana (criminal policy).
Masalahnya, kebijakan pidana itu sendiri belum dirumuskan secara baik. "Memperihatinkan, Indonesia belum pernah menunjukkan paradigma apa yang selama ini dipakai sebagai acuan," ujar Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UI itu. Ketiadaan acuan menyebabkan masing-masing hakim "bebas berkreasi dan berinovasi" dalam menjatuhkan hukuman.
Padahal, lanjut Tuti, falsafah pemidanaan itu sudah terkandung dalam dokumen-dokumen historis bangsa Indonesia. Berbagai kitab kuno dan hukum adat ditengarai sudah menyiratkan tujuan hukuman jika terjadi pelanggaran pidana.
Sebut misalnya kitab Cisawasana atau Purwadhigama pada zaman Dharmawangsa, kitab Gajahmada, dan Adhigama. Adapula Simbur Cahaya (Palembang), Kuntara Raja Niti (Lampung) atau Lontara ade di Sulawesi Selatan dan Patik dohot Uhum di tanah Batak.
Seharusnya, bahan-bahan kuno tadi dijadikan sebagai kekayaan perbendaharaan falsafah pemidanaan demi pengembangan teori pemidanaan di Indonesia. DPR selaku legislator tidak semestinya lebih banyak bercermin kepada falsafah hukum negara lain. Masalahnya, aset berharga tadi belum banyak digali.
