Seharusnya disebutkan pula passing grade-nya (standar nilai, red.) kalau memang ada, termasuk nilai yang diraih masing-masing peserta. Jadi setiap orang tahu kalau mereka tidak lulus karena nilai mereka tidak melewati passing grade, kata Wati yang mengaku akan mencoba lagi pada ujian berikutnya.
Sekretaris Jenderal PERADI Harry Pontoh menyatakan PERADI merasa cukup puas atas hasil ujian yang diikuti oleh sekitar 6.500 peserta tersebut. Namun, dia menekankan bahwa kepuasan PERADI tidak didasarkan pada berapa jumlah atau prosentase peserta yang lulus, melainkan pada pelaksanaannya yang transparan.
Setidaknya kita sudah bisa membuktikan bahwa di tangan para advokat sendiri, seleksinya itu bisa dijalankan dengan betul-betul transparan. Diharapkan juga nantinya setelah mereka memperoleh ijinnya, akan betul-betul dijaga, kata Harry.
Kesenjangan
Sebelumnya Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat Thomas Tampubolon mengatakan jumlah peserta yang lulus untuk seluruh Indonesia mencapai 30,44%. Tiga besar kota yang jumlah kelulusannya tertinggi secara berurutan adalah Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung.
Harry berpendapat fenomena ini tidak serta-merta dapat diartikan telah terjadi kesenjangan kualitas antara calon advokat dari kota-kota besar dengan mereka dari kota kecil. Pasalnya, secara umum sebenarnya standar pendidikan hukum di seluruh Indonesia saat ini sudah cukup merata.
Harry justru melihat tingginya tingkat kelulusan di kota-kota besar seperti Jakarta, lebih disebabkan karena banyak peserta ujian sebenarnya sudah lama berkecimpung sebagai praktisi hukum, tetapi baru kali ini mengikuti ujian advokat.
Berbeda dengan Harry, Agus mengatakan berangkat dari fakta tersebut mau tidak mau harus diakui memang ada kesenjangan antara kota-kota besar dengan kota-kota kecil. Kota besar seperti Jakarta, menurut Agus, tentunya sangat diuntungkan dengan segala fasilitas yang serba lengkap dan perkembangan profesi hukum yang lebih dinamis dibandingkan kota-kota kecil.
